Peran industri jasa keuangan belum optimal dalam mendukung pembangunan bangsa. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa jumlah penduduk yang lebih banyak daripada negara lain di Asia Tenggara.
Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng menjelaskan, Gross Domestic Product (GDP) Indonesia lebih besar daripada Thailand, Singapura, dan Malaysia. Namun capital market masih di bawah ketiganya. Ratio market cap Indonesia pada November 2016 juga hanya sebesar -0,4 persen, dibanding Malaysia sebesar 1,5 persen, Singapura 2,4 persen, dan Thailand 1,1 persen.
"Industri jasa keuangan masih memiliki potensi yang luar biasa yang dapat dioptimalkan. Caranya dengan memperbesar investasi dalam negeri maupun luar negeri. Sayang hal itu tidak dilakukan lembaga-lembaga di industri keuangan," katanya dalam seminar bertema 'Problem Defisit Anggaran dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara 2017' di Gedung DPR, Jakarta (Senin, 20/2).
Menurut Mekeng, seharusnya tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat berbagai aturan yang market oriented dan friendly sebagai instrumen pemacu pertumbuhan. Melihat perbandingan antara kapitalisasi pasar terhadap GDP dan jumlah investor yang ada di pasar modal seharusnya tugas dari OJK bersama bursa efek membuat aturan yang lebih market oriented dan friendly.
"Peraturan-peraturan itu merupakan instrumen yang diperlukan untuk memacu pertumbuhan," ujar Mekeng.
Politisi senior Partai Golkar itu mengatakan, industri jasa keuangan juga harus mendorong BUMN untuk go public. Serta mewajibkan perusahaan asing yang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia agar go public. Tujuannya agar industri keuangan di Tanah Air mampu mendukung pembangunan infrastruktur, mempermudah akses permodalan bagi UMKM, dan mengenalkan produk jasa keuangan sebagai alternatif investasi sampai pelosok daerah.
"Pembangunan infrastruktur dan sebagainya tidak hanya bertumpu pada APBN. Pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dengan sektor industri jasa keuangan untuk membangun bangsa ini. Sehingga kesejahteraan rakyat adalah menjadi sebuah keniscayaan," beber Mekeng.
Menurutnya, upaya mengatasi defisit anggaran tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. DPR juga harus bantu mengatasi masalah tersebut. Pasalnya, parlemen juga memiliki kontribusi terhadap kenaikan defisit anggaran.
"Setiap tahun, semua komisi di DPR menginginkan dan memperjuangkan kenaikan anggaran untuk mitra kerjanya yaitu kementerian/lembaga. Ini tentunya berkonsekuensi terhadap sisi penerimaan negara yang juga harus ada kenaikan, sementara meningkatkan penerimaan negara bukanlah persoalan sepele," jelas Mekeng.
Dia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan sendiri mengaku setuju dengan ide tersebut. Bahwa potensi industri keuangan khususnya pasar modal di Indoneaia sangat besar dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Tidak hanya mengandalkan APBN sebagai satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan," demikian Mekeng.
[wah]
