Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pansel OJK Dituntut Luluskan Calon Pejabat Berkualitas Dan Integritas

SENIN, 20 FEBRUARI 2017 | 16:49 WIB | LAPORAN:

Panitia Seleksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluluskan sebanyak 107 orang pada seleksi tahap pertama calon komisioner OJK.

Ratusan calon tersebut, di antaranya dari kalangan politik, akademisi, profesional, dan pejabat OJK yang lama.

Ke depan Pansel OJK sangat dipertaruhkan kredibilitas dan tranparansinya dalam meluluskan calon pejabat OJK pada gelombang dua pada 24 Februari nanti.


"Kriteria meluluskan calon pejabat OJK harus jelas minimal punya kemampuan tehnis dan regulasi dalam industri keuangan saat ini dan di masa yang akan datang. Terpenting mempunyai latar belakang yang bersih," kata Presdir Centre For Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri melalui siaran persnya, Senin (20/2).

Dengan kewenanganya, menurut Deni, Pansel OJK bisa meluluskan siapa saja dari mana saja berasal, namun mereka yang lulus itu betul-betul hasil evaluasi yang berkualitas.

"Bukan (diluluskan) karena teman dekat atau satu sekolahan atau meluluskan seseorang yang bersangkutan adalah anggota DPR sebagai mitra kerja pemerintah sehingga Pansel OJK punya rasa takut dengan DPR kemudian diluluskan bukan atas dasar kemampuan individunya," tegas Deni.

Untuk itulah Pansel OJK di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani  harus transparan dan mempunya dasar yang bisa dipertanggung jawabkan dalam meluluskan calon pejabat OJK.

"Pansel OJK jangan sampai melempar tanggung jawabnya kepada presiden. Sehingga presiden merasa dilempar masalahnya oleh hasil kerja pansel yang tidak berani sejak awal," ujarnya.

Pansel OJK juga, menurut Denin, jangan sampai mengorbankan apa yang telah dibangun oleh pejabat OJK periode pertama dengan meluluskan orang-orang yang tidak berkualitas dan tidak berintegritas yang tinggi.

"Integritas lembaga OJK harus benar-benar dijaga," tutup Deni.[wid]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya