Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

KRN: Usir Freeport Bila Membangkang!

SENIN, 20 FEBRUARI 2017 | 15:56 WIB | LAPORAN:

Pemerintah tak perlu takut menghadapi PT Freeport Indonesia sekalipun status kontrak karya perusahaan asal Amerika Serikat itu dibawa ke ranah hukum internasional (arbitrase).

"Kita yang punya negara, kita yang punya aturan dan kita memiliki SDA nya, jadi mereka sepantasnya mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di Republik ini," tegas Jurubicara Komite Rakyat Nasional, Akrom Saleh melalui siaran persnya, Senin (20/2).

"Bila tidak lebih baik mereka hengkang dari bumi pertiwi Indonesia khususnya Papua," imbuhnya.


Menurut Akrom, dengan mengancam memangkas 30 persen karyawannya, PTFI justru menghadapi persoalan baru di internalnya sendiri.

"Toh kan ada Serikat Pekerjanya, silakan bicara dengan mereka, itu juga mereka sendiri yang akan menghadapi persoalan internal, jadi silakan saja lakukan maka PT FI akan mendapatkan persoalan baru," kata Akrom.

Jadi, lanjut Akrom, PTFI tidak usah mengancam pemerintah Indonesia dengan hal-hal demikian.

KRN sebagai bagian dari masyarakat Indonesia mengultimatum PTFI agar mentaati dan mengikuti peraturan pemerintah bila ingin melanjutkan usahanya di dalam negeri.

"Bila tidak, silakan angkat kaki dari negara ini, ingat bahwa pemerintah Indonesia tidak sendiri, pemerintah memiliki rakyat Indonesia yang siap menghadapi kalian," tegasnya.

Akrom kembali mengingatkan negara untuk tidak boleh lemah dengan perusahaan asing yang nakal dan membandel.

"Jewer dan usir saja gitu aja kok repot," tutupnya.[wid]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya