Berita

Sri Mulyani/Net

Bisnis

Bilang Aturan Pajak Indonesia Paling Rumit, Menkeu Terkesan Stres

SENIN, 20 FEBRUARI 2017 | 14:55 WIB | LAPORAN:

Di negara-negara demokrasi sebetulnya aturan pajak relatif standar, termasuk di Indonesia.

Jika kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengklaim bahwa aturan pajak di negaranya sendiri dikenal paling rumit di muka bumi maka bisa jadi SMI sedang stres.

"Saya lihat itu stresnya seorang menkeu melihat program tax amnesty tidak sesuai ekspektasi," kata anggota Komisi XI DPR, Hafisz Tohir kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Senin, 20/2).


Respon publik terhadap program tax amnesty seperti diketahui, lanjut Hafisz, tidak begitu antusias dan penerimaan dana repatriasi dari luar negeri belum sesuai harapan. Di sisi lain, banyak aturan pajak yang dinilainya tumpah tindih.

"Kita mau isi SPT aja jelimet, laporan seperti kekayaan negara itu juga ribet minta ampun, bayar pajak kepada negara juga susah," bebernya.

Menkeu Sri tentu dinilainya merasa tertekan karena target dari Presiden Jokowi terlampau tinggi untuk penerimaan pajak negara.

"Saya lihat pemerintah sekarang Jokowi lebih berorientasi pada hasil, maaf tidak tertib, kadang melanggar aturan sehingga proses dilupakan," tukasnya.

Dalam seminar bertajuk "Problem Defisit Anggaran dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara 2017" di DPR hari ini, Menkeu Sri menyatakan peraturan pajak di Indonesia dikenal paling rumit dibandingkan negara-negara lain.[wid]




Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya