Keputusan Menteri BUMN Rini Soemarno memberhentikan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dan Wadirut Pertamina Ahmad Bambang secara sekaligus masih membuat kalangan Dewan heran.
Selasa besok, Komisi VI mau meminta klarifikasi atas keputusan ini. Namun, yang dimintai klarifikasi bukan Rini, melainkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Langkah ini dilakukan secara terpaksa karena sampai saat ini Rini masih dicekal dalam mengikuti rapat di Senayan, sesuai keputusan Pansus Pelindo II pada Desember 2015. Sejak saat itu, semua rapat-rapat tentang BUMN di DPR, Rini selalu diwakilkan oleh Menteri Keuangan.
"Karena sampai saat ini Menteri BUMN masih dicekal datang ke DPR, Menteri Keuangan dan Dirjen Kementerian BUMN yang akan mewakili. Meski begitu, mudah-mudah Menteri Keuangan tetap dapat memberikan klarifikasi atas pencopotan Dirut dan Wadirut Pertamina," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir, Minggu (19/2).
Menurut politisi Hanura ini, pencopotan Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang secara sekaligus mengejutkan banyak pihak. Apalagi, pencopotan itu dilakukan saat kondisi kinerja perseroan sedang bagus.
Inas curiga, pencopotan itu sudah didesain sejak Oktober lalu, saat Menteri Rini menunjuk Ahmad Bambang menjadi Wadirut Pertamina. Desainnya, menciptakan ketidakharmonisan di internal Pertamina sehingga ada alasan untuk mencopot Dwi.
Desain itu, kata ‎Inas, terbukti. Sejak masuknya Ahmad Bambang, ketidakharmonisan antara Dirut dan Wadirut di Pertamina pun terjadi. Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang seakan berjalan sendiri-sendiri. "Artinya, saat penunjukan Wadirut itu untuk mendesain anomali kinerja Pak Dwi," ujar Inas.
[sam]
