Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dijadikan satu-satunya sumber pembiayaan untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan pemerintah.
Menurut Presiden Joko Widodo, demi kelancaran program pembangunan infrastruktut yang merupakan fokus pemerintahannya, perlu dipikirkan upaya terobosan pembiayaan di luar APBN.
Pesan ini disampaikan Presiden Jokowi ketika berbicara pada Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Launching PPP Book 2017 di Istana Negara, Jakarta, akhir pekan kemarin (Jumat, 17/2).
"Kalau kita tergantung hanya kepada APBN, tidak mungkin pembangunan akan bisa cepat. Saya menghargai terobosan-terobosan seperti mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah atau PINA yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur kita," kata Jokowi.
Kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur itu menurut Jokowi tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jokowi menegaskan bahwa proyek infrastruktur harus dilihat sebagai alat pendongkrak perekomian nasional karena bisa menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar dan di saat bersamaan mendorong pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di banyak daerah.
Di sisi lain, tambahnya, infrastruktur Indonesia ketinggalan jauh dibandingkan negara negara-negara lain. Hal ini mengakibatkan Indonesia kehilangan daya saing, dan inevstor pun kehilangan minat untuk menanamkan modal di Indonesia.
"Di era kompetisi global ini, tak perlu banyak beretorika. Kita harus berani mendobrak pakem, melakukan terobosan. Kalau tidak, ditinggal kita," demikian Jokowi.
Sepintas, pernyataan Jokowi itu tampak sebagai hal yang biasa. Namun sementara kalangan menilai bahwa pernyataan itu juga memperlihatkan ketidakpuasan Jokowi pada kemampuan tim ekonomi dalam memenuhi pundi-pundi keuangan negara.
Dalam sambutan itu, misalnya, Jokowi tidak memberikan perhatian yang besar pada program tax amnesty yang beberapa waktu lalu menjadi jualan utama Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Jokowi kelihatannya tidak bisa lagi mengandalkan program tax amnesty yang hanya bagus di atas kerja, tetapi gagal membawa dana segar yang dibutuhkan untuk pembiayaan program pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke.
Demikian juga dengan program pemotongan anggaran yang dilakukan Sri Mulyani yang malah menghambat gerakan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi lewat sektor infrastruktur.
Informasi yang diperoleh mengatakan, tanda-tanda ketidakpuasan Jokowi pada Sri Mulyani memang semakin nyata belakangan ini.
Jokowi disebutkan pernah menegur proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dipresentasikan Sri Mulyani karena dinilai terlalu rendah dan menafikkan pekerjaan besar yang telah dilakukan pemerintah.
Setelah diprotes Jokowi, tim ekonomi harus bekerja keras mencoret-coret kembali proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sampai akhirnya menemukan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen.
Informasi lain mengatakan, karena kecewa dengan performa Sri Mulyani, tampaknya Presiden Jokowi sedang menimbang-nimbang untuk mengocok ulang tim ekonomi. Tapi kapan itu dilakukan, tergantung pada peredaan ketegangan pasca Pilkada DKI Jakarta.
Wallahualam.
[dem]
