Berita

Salamuddin Daeng/Net

Bisnis

Mungkinkah China Ambil Alih Tambang Emas Yang Dikuasai Freeport Amerika?

MINGGU, 19 FEBRUARI 2017 | 16:08 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

KISRUH soal Freeport di Tambang Emas Tembagapura Papua terus berlanjut. Perusahaan asal Amerika Serikat ini diterpa segudang masalah yang membuat perusahaan tambang terbesar di dunia ini tidak bisa beroperasi secara normal. Mulai dari masalah polemik perpanjangan Kontrak Karya (KK), ketidkamampuan perusahaan ini melaksanakan UU mineral dan batubara  (Minerba), gagalnya divestasi saham freeport kepada pihak nasional, hingga masalah relaksasi ekspor konsentrat.

Segudang masalah ini telah melahirkan konflik,  sengketa. Sengketa dan polemik antara pemerintan dengan perusahaan penghasil emas, tembaga dan perak terbesar di Indonesia. Masalah yang sepertinya tidak akan ketemu ujungnya dan terus berpindhah dari polemik yang satu ke polemik yang lain. Freeport telah menjadi ladang pertarungan (batleground) antara kekuatan global yang tengah berebut sumber daya alam yang sangat penting bagi perdangan global. Pertarungan yang menghadapkan Amerika Serikat dan China secara berhadap hadapan di Indonesia.

Serangan bertubi tubi dari pemerintah Indonesia kepada Freeport tepat disaat pemerintah AS tengah menghadapi masalah internal, pertentangan berbagai kubu yang belum tuntas sejak hasil pilpres AS lalu, yang menyebabkan kemampuan intervensi AS dalam mengamankan perusahaannya melemah. Ditambah lagi kebijakan Donald Trump yang lebih berorientasi ke dalam menyebabkan perlindungannya kepada Freeport melemah.


Muncul pertanyaan di tengah tengah publik apakah Freeport akan berpindah tangan dari USA ke tangan China?  Sebagaimana nasib saudara terdekatmya perusahaan PT Newmont Nusa Tenggara yang telah lebih dulu jatuh ke tangan China melalui pinjaman china kepada taipan Indonesia. Hal ini tampaknya sangat mungkin untuk terjadi melihat china dalam posisi siap menguasai Freeport melalui tangan taipan taipan Indonesia.

Tersebar kabar bahwa lingkaran penguasa Esdm, Kementrian maritim, Kementrian BUMN, telah mengatur skenario untuk menyerahkan freeport kepada China. Kabar yang mesti segera diversifikasi kebenarannya. Jika ini benar terjadi maka berakhir sudah dominasi perusahaan tambang AS di Indonesia, setelah sebelumnya perusahaan perusahaan tambang minyak AS siap meninggalkan Indonesia seiring kejauhan harga minyak.

Belakangan ini China memang memperlihatkan kecenderungan yang besar untuk masuk sebagai penguasa ekonomi Indonesia menggantikan supremasi Amerika Serikat. Ini telah ditunjukkan oleh penguasaan mereka atas investasi tambang, perkebunan, property dan infrastruktur. Sementara AS melepaskan satu persatu Bandul Bandul ekonomi utama yang selama berpuluh puluh tahun mereka kuasai.

Kasus Freeport akan menjadi penentu arah kebijakan investasi pemerintahan Jokowi sekaligus penentu siapa sekutu pemerintahan ini. Apakah China atau Amerika Serikat?  Mengapa penentu...? Freeport dan juga seluruh kekayaan Papua merupakan faktor utama yang mewarnai  geopolitik global sejak perang dunia II berakhir. Freeport dan Papua menentukan Indonesia berteman dengan siapa?  China atau Amerika Serikat. [***]

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya