Menteri Jonan: Pemegang KK Tak Wajib Pindah ke IUPK

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan memastikan dukungan pemerintah maksimal untuk semua investasi di Indonesia baik asing maupun dalam negeri tanpa terkecuali.

Dalam hal pertambangan mineral logam, Pemerintah tetap berpegangan pada UU Mineral dan Batubara No 4/2009 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No 1/2017 sebagai revisi dan tindak lanjut  semua peraturan yang telah terbit sebelumnya.

"Dengan mengacu dan berpegang pada UU dan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah tetap menghormati semua isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. dan masih sah berlaku," ujar Jonan dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Minggu (19/2).

Atas dasar itu semua kata Jonan, pemegang Kontrak Karya dapat melanjutkan usahanya seperti sedia kala dan tidak wajib mengubah perjanjian menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sepanjang pemegang Kontrak Karya tersebut melakukan pengolahan dan pemurnian (hilirisasi) dalam jangka waktu lima tahun sejak UU Minerba 4/2009.

Namun juga pemerintah menawarkan kepada semua pemegang Kontrak Karya yang belum melakukan hilirisasi atau membangun smelter untuk mengubah Kontrak Karya menjadi IUPK. Dengan demikian, sesuai Pasal 102-103 UU 4/2009,  mereka akan tetap mendapat izin melakukan ekspor konsentrat dalam jangka waktu lima tahun sejak PP No 1/2017 diterbitkan.

"Namun mereka tetap diwajibkan membangun smelter dalam jangka waltu 5 tahun. Progres pembangunan smelter akan diverifkasi  oleh verifikator independen setiap 6 bulan. Jika progres tidak mencapai minimal 90 persen dari rencana maka rekomendasi ekspor akan dicabut," papar Jonan.[wid]