Berita

Politik

Pemerintah Wajib Lindungi Warganya Di Luar Negeri

MINGGU, 19 FEBRUARI 2017 | 01:26 WIB | LAPORAN:

Pemerintah diminta segera melakukan pendampingan terhadap tenaga kerja Indonesia Siti Aisyah yang saat ini tengah tersangkut kasus dugaan pembunuhan di Malaysia. Meski KBRI sudah punya pengacara tetap yang disewa oleh negara, namun hal itu harus bisa dipastikan sejak dini.

"Bagaimana memastikan dia (Siti) mendapat penasihat hukum sejak dini. Artinya apakah media sudah tahu belum, sudah ada informasi konsuler belum terkait hal ini," jelas Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/2).

Menurutnya, pemerintah juga harus bisa memastikan bahwa status Siti Aisyah adalah korban yang harus dilindungi oleh negaranya. Hal ini juga untuk menghentikan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada perempuan asal Serang, Banten tersebut.


"Juga penting bagaimana men-support keluarganya. Karena ini juga berkaitan dengan proses hukum ke depan," kata Anis.

Selain itu, pemerintah juga harus aktif melakukan diplomasi dengan Malaysia. Meyakinkan bahwa ada bantuan hukum dan perlindungan kepada warganya yang tersandung masalah di negara lain. Anis mengimbau agar ke depan pemerintah bisa memberikan pembekalan lebih banyak kepada calon pekerja migran. Terutama berkaitan dengan antisipasi aksi kejahatan yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

"Pemerintah memberikan informasi komprehensif kepada buruh migran tentang ancaman yang mungkin dihadapi, bagaimana modusnya. Saya kira penting dilakukan sampai tingkat desa, sehingga mereka yang berangkat punya bekal. Sehingga bisa mengantisipasi ketika ada orang yang mengiming-imingi macam-macam," demikian Anis. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya