Bawaslu DKI Endus Pengerahan Massa Di Hari Pencoblosan

Pilkada DKI Jakarta putaran pertama diduga kuat diwarnai praktik mobilisasi massa untuk mendaftar sebagai pemilih tambahan di TPS-TPS pada hari pencoblosan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti, mengatakan, dugaan itu muncul karena jumlah pemilih dengan kategori daftar pemilih tambahan (DPTb) atau yang menggunakan KTP elektronik dan surat keterangan, tergolong luar biasa.

"Terlihat mencolok di rusun, apartemen. Maka Bawaslu akan melakukan penelusuran lebih lanjut," kata Mimah di Kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Jumat (17/2).

Menurutnya, hal itu merupakan salah satu titik rawan pelaksanaan pemungutan suara. Mobilisasi dilakukan untuk mengarahkan pemilih kepada pasangan calon tertentu.

"Pukul 12.00-13.00, pemilih punya potensi dimobilisasi karena dia pakai kategori DPTb. Modalnya hanya E-KTP karena tidak terdaftar dalam DPT. Kami telusuri itu," ujarnya.

Kejadian yang diduga mobilisasi massa terjadi di salah satu TPS di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Kata Mimah, ada 139 orang yang memilih menggunakan E-KTP atau surat keterangan (pemilih kategori DPTb).

"Padahal, surat pernyataan yang disediakan untuk pemilih DPTb hanya 20 di setiap TPS. Tapi kan menemukan seseorang yang mengarahkan ke Paslon tertentu ini enggak mudah, enggak kelihatan," ujarnya.

Masih menurut Mimah, mobilisasi massa itu mengarah kepada dugaan politik uang. Jika terbukti, pemberi dan penerima uang akan sama-sama diberikan sanksi.

‎"Itu bisa dugaan politik uang," singkatnya. [ald]