Berita

Politik

Nasdem Usul DPR Bentuk TPF Polemik Antasari-SBY

JUMAT, 17 FEBRUARI 2017 | 10:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Fraksi Partai Nasdem mengusulkan agar DPR membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) terkait dugaan kriminalisasi terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Antasari menyebutkan kriminalisasi terhadap dirinya diinisiatori oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui pengusaha Hary Tanoe Soedibyo. Oleh SBY, semua itu dibantah. SBY malah curiga grasi terhadap Antasari bermuatan politik.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Jhonny G. Plate mengatakan, usulan pembentukan TPF agar soal polemik Antasari-SBY tidak simpang-siur dan merasa dirugikan satu sama lain yang bisa meresahkan masyarakat.


"Kalau Presiden Jokowi memberi grasi Antasari itu dicurigai sebagai konspirasi politik, maka hal itu bisa mengurangi kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan integritasnya bisa terganggu dalam menjalankan pemerintahannya secara nasional. Karena itu sebaiknya dibentuk TPF untuk mengakhiri politisasi kasus itu," tegasnya.

Namun demikian, Jhonny yakin kalau Presiden Jokowi tidak melakukan konspirasi pemberian grasi tersebut. Terlebih dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta, itu terlalu kecil. Anehnya hal itu diungkapkan oleh mantan Presiden SBY, maka dengan TPF ketidakpastian itu jangan sampai diwariskan kepada generasi mendatang. Sebab, pernyataan itu akan mengganggu jalannya pemerintahan dan stabilitas sosial politik masyarakat.

"Jadi, dengan pembentukan TPF ini diharapkan bisa menghentikan konspirasi yang bisa merusak dan menggangu proses politik di Indonesia. Saya yakin kepolisian juga akan netral untuk membantu mengungkap kasus itu," pungkasnya seperti dilansir dari Parlementaria. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya