Berita

Pertahanan

Polda Sulut Jadi Pilot Project Satpas Berbasis IT

JUMAT, 17 FEBRUARI 2017 | 07:15 WIB | LAPORAN:

Polri terus membangun pelayanan publik berbasis IT sebagai penunjang sarana dan prasananya.

Salah satunya, membangun pos Interchange Manado Bypass Induk PJR dan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) berbasis IT Dirlantas Polda Sulawesi Utara (Sulut).

"Dulu antor satpas disini kurang memadai kondisinya. Bangunan ini sebagai percontohan dari 17 satpas yang dibangun," ujar Kakorlantas Polri Irjen Royke Lumowa dalam keterangannya persnya, Kamis malam (16/2).


Peresmian dan modernisasi kantor Satpas berbasis IT di Manado itu, lanjut Royke, merupakan pilot project dalam pelayanan publik.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan transpransi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Pembangunan pos polisi yang direncanakan dua lantai ini, berlokasi di antara flyover perbatasan wilayah Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulut.

Bangunan tersebut dibangun di atas tanah hibah Pemprov Sulu seluas 300 meter persegi.

"Dengan dibangunnya pos ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal pelayanan terutama di bidang lalu-lintas," urai alumni Akpol 1987 itu.

Royke menjadikan letak strategis bangunan di antara flyover perbatasan wilayah Kota untuk memudahkan dalam perlayanan publik. Sehingga petugas yang berjaga dapat memberikan pelayanan maksimal.

"Ini adalah tempat yang strategis, jadi perlu ada pos. Dengan adanya penambahan pos, tentunya juga menambah pelayanan, mengurangi kemacetan dan terutama pencegahan kecelakaan lalu-lintas," papar mantan Dirlantas Polda Metro Jaya tersebut.

Menurut Royke, selain Manado, pihaknya juga akan membangun beberapa Satpas lain di sejumlah daerah.

Sehingga stigma negatif Polri, khususnya dalam pelayanan lalu lintas dapat dihilangkan secara perlahan.

"Semoga Satpas ini dapat berguna bagi masyarakat sekitar maupun pendatang. Karena sudah dapat dilaksanakan transaksi online. Sekaligus meningkatkan transparansi, yang cepat, tepat, akuntable dan dapat dipercaya masyarakat," pungkas mantan Kapolda Papua Barat itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya