Berita

Yusril Ihza Mahendra/net

Politik

Yusril: Saya Tidak Di Pihak Rezim, Juga Tidak Di Pihak SBY

RABU, 15 FEBRUARI 2017 | 15:48 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan dirinya tidak mau diseret-seret dalam pusaran konflik Antasari Azhar dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu dikatakan Yusril untuk mengklarifikasi artikel di beberapa media online hari ini (Rabu, 15/2).

Artikel tersebut menyambungkan tuduhan Antasari soal SBY yang menjadi dalang kriminalisasi terhadap dirinya, dengan pernyataan Yusril pada 2010 silam.


Dalam pernyataannya tujuh tahun silam itu, Yusril menyebut kondisi negara di bawah pemerintahan SBY-Boediono makin tragis. Ketidakadilan berawal dari berbagai kejanggalan di Pemilu 2009 yang dimenangkan SBY-Boediono. Yusril juga mengungkap kasus IT KPU yang diusut KPK saat dipimpin Antasari Azhar. Sayangnya, Antasari malah dijebloskan ke penjara dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Belakangan ini, soal kasus korupsi IT KPU itu memang diangkat kembali oleh Antasari. Kasus itu ia sebut sebagai pintu masuk yang menjadikan dirinya korban kriminalisasi.

Antasari juga menyebut nama putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, sebagai salah satu bidikan KPK kala itu.

Menanggapi pemberitaan yang mengangkat kembali pernyataannya di masa lalu, Yusril menegaskan dirinya tidak mau ditarik ke dalam perselisihan politik yang terjadi sekarang.

"Saya tidak ingin ditarik-tarik ke dalam perseteruan antara rezim sekarang bersama Antasari Azhar melawan SBY dan atau sebaliknya," terang mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara itu.

"Saya tidak berurusan dan tidak berkepentingan dengan konflik tersebut. Saya tidak di pihak rezim, juga tidak di pihak SBY. Demikian klarifikasi saya. Salam," tegas Yusril dalam pernyataan tertulisnya. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya