Berita

Yusril Ihza Mahendra/net

Politik

Yusril: Saya Tidak Di Pihak Rezim, Juga Tidak Di Pihak SBY

RABU, 15 FEBRUARI 2017 | 15:48 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan dirinya tidak mau diseret-seret dalam pusaran konflik Antasari Azhar dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu dikatakan Yusril untuk mengklarifikasi artikel di beberapa media online hari ini (Rabu, 15/2).

Artikel tersebut menyambungkan tuduhan Antasari soal SBY yang menjadi dalang kriminalisasi terhadap dirinya, dengan pernyataan Yusril pada 2010 silam.


Dalam pernyataannya tujuh tahun silam itu, Yusril menyebut kondisi negara di bawah pemerintahan SBY-Boediono makin tragis. Ketidakadilan berawal dari berbagai kejanggalan di Pemilu 2009 yang dimenangkan SBY-Boediono. Yusril juga mengungkap kasus IT KPU yang diusut KPK saat dipimpin Antasari Azhar. Sayangnya, Antasari malah dijebloskan ke penjara dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Belakangan ini, soal kasus korupsi IT KPU itu memang diangkat kembali oleh Antasari. Kasus itu ia sebut sebagai pintu masuk yang menjadikan dirinya korban kriminalisasi.

Antasari juga menyebut nama putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, sebagai salah satu bidikan KPK kala itu.

Menanggapi pemberitaan yang mengangkat kembali pernyataannya di masa lalu, Yusril menegaskan dirinya tidak mau ditarik ke dalam perselisihan politik yang terjadi sekarang.

"Saya tidak ingin ditarik-tarik ke dalam perseteruan antara rezim sekarang bersama Antasari Azhar melawan SBY dan atau sebaliknya," terang mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara itu.

"Saya tidak berurusan dan tidak berkepentingan dengan konflik tersebut. Saya tidak di pihak rezim, juga tidak di pihak SBY. Demikian klarifikasi saya. Salam," tegas Yusril dalam pernyataan tertulisnya. [ald]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya