DPR RI dapat menggunakan Hak Angket jika Presiden RI tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Almuzzammil Yusuf, mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 83 ayat 1,2, dan 3.
Sampai sekarang, Ahok masih berstatus terdakwa kasus dugaan penistaan agama. Tetapi, selama ini Ahok izin cuti dari jabatan Gubernur karena mengikuti kampanye Pilkada DKI Jakarta yang masa berlakunya habis hari ini.
"Setelah menerima kajian dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, dan para pakar tentang pengabaian pemberhentian terdakwa BTP dari jabatan Gubernur DKI oleh Presiden, maka DPR RI dapat menggunakan fungsi pengawasannya dengan menggunakan hak angket terhadap pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014," tegas Almuzzammil di Jakarta, Sabtu (11/2).
Berdasarkan Pasal 83 ayat 1,2, dan 3, lanjutnya, Presiden RI berkewajiban mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sementara sampai status hukumnya bersifat tetap bagi gubernur yang berstatus sebagai terdakwa yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun berdasar register perkara di pengadilan.
Status Ahok sebagai terdakwa penistaan agama berdasar Nomor Register Perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dia didakwa pasal 156a dan 156 KUHP tentang penodaan agama dengan hukuman penjara 5 tahun dan 4 tahun.
"Sudah cukup bukti dan dasar hukum bagi Presiden untuk memberhentikan sementara BTP dari jabatan Gubernur DKI," jelas Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini.
Almuzzammil meminta Presiden tidak diskriminatif dalam menjalankan aturan. Karena, pada kasus mantan Gubenur Banten dan mantan Gubernur Sumut yang terkena kasus hukum setelah keluar surat register perkara dari pengadilan, Presiden bisa langsung mengeluarkan surat pemberhentian sementara.
Atas persoalan ini, ia menegaskan bahwa DPR RI memiliki kewenangan sesuai UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan menggunakan hak angket DPR. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
"Maka fraksi-fraksi di DPR penting menghidupkan hak angket untuk memastikan apakah Pemerintah sudah sejalan dengan amanat undang-undang dan Konstitusi," tutup Almuzzammil.
[ald]
