Berita

Pramono Anung

Politik

Seskab Dorong Literasi Media Untuk Lawan Hoax

JUMAT, 10 FEBRUARI 2017 | 00:30 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, meminta bangsa Indonesia untuk terus-menerus membudayakan literasi media, yang memberikan ruang dan kesempatan kepada media, para pelaku, dan pengguna media untuk mengalami proses pendewasaan diri.

Pramono mengatakan itu dalam rangka Hari Pers Nasional Tahun 2017 (Kamis, 9/2). Menurut dia, literasi media penting untuk menghadapi informasi-informasi penuh kebohongan, kemarahan, sarkasme, atau hoax. Saat ini, masyarakat masih dapat dengan mudah meneruskan dan mempercayai informasi-informasi semacam itu.

"Harus ada literasi media, ada yang namanya swa-sensor. Perlu masyarakat juga memahami tentang berita itu benar atau salah, berita itu mempunyai makna atau tidak," tegas Pramono Anung.   


Literasi media, lanjut dia, akan membuat masyarakat semakin dewasa dalam memanfaatkan, membaca, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari media.

"Kalau hoax kemudian ditelan mentah-mentah oleh publik, akan membahayakan kehidupan kita," tambah mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

Meski demikian, Seskab yakin pada saatnya masyarakat akan jenuh terhadap hoax yang mendominasi. Ia merujuk pada tren di Eropa di mana masyarakat sudah mulai mengurangi penggunaan media sosial karena kejenuhan.

Seskab menegaskan keperluan mengembangkan kultur dan budaya Indonesia dalam menghadapi serbuan informasi sesat. Salah satunya dengan mendorong pemantapan ideologi Pancasila, Dewan Kerukunan Nasional, dan hal-hal yang berkaitan dengan bela negara.

Dia yakin kebebasan media dan media sosial tidak lagi menjadi ancaman atau kelemahan bagi Indonesia di masa mendatang. Bahkan, media sosial bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan.

Dalam konteks prioritas pembangunan nasional, Seskab mengajak media berperan aktif dalam menyebarkan dan menyampaikan apa yang sudah dilakukan pemerintah sekaligus memasok informasi tentang ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan yang masih terjadi.

"Dengan masukan dari pers atau dari media, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah sehingga ada pertemuan atau kesesuaian antara apa yang dibangun oleh media dan juga apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah," pungkas Seskab. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Restorative Justice Jadi Komedi saat Diucapkan Jokowi

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:08

Pembentukan Dewan Perdamaian Trump Harus Dikritisi Dunia Islam

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:00

Eggi Sudjana Pengecut, Mau Cari Aman Sendiri

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:15

Beasiswa BSI Maslahat Sentuh Siswa Dhuafa

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:12

Purbaya Bakal Sidak Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:03

Kirim Surat ke Prabowo, Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:32

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai SPPG Jadi PPPK Jomplang dengan Nasib Guru Madrasah

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:17

Dukung Prabowo, Gema Bangsa Bukan Cari Jabatan

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:01

Lingkaran Setan Izin Muadalah

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:38

Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi dan Konstitusi

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:13

Selengkapnya