Berita

Natalius Pigai/Net

Nusantara

Komnas Ham Bentuk Kantor Perwakilan Di Papua Barat

KAMIS, 09 FEBRUARI 2017 | 08:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah menjajaki pembentukan kantor perwakilan di Papua Barat. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil putusan sidang paripurna Komnas HAM pada 7 Desember lalu.

Sidang itu juga meminta tim yang dipimpin oleh Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dan beberapa komisoner untuk melakukan studi kelayakan serta berkomunikasi dengan DPRD dan Pemprov dan MRP untuk menyiapkan kelengkapan berkas administrasi yang diperlukan untuk selanjutkan keputusan akan diambil pada bulan Februari 2017.

"Maka 8 Februari 2017,  Komnas HAM secara  bulat telah memutuskan menerima naskah akademik untuk pembentukan Kantor Perwakilan Komnas HAM RI di Manokwari. Ini sebuah upaya yang tidak mudah untuk menghadirkan lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM di Tanah Papua di tengah berbagai usulan dari provinsi lainnya.," ujar Natalius dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu, Kamis (9/2).


Dijabarkan Natalius bahwa saat ini Komnas HAM hanya memiliki 6 perwakilan. Sementara dengan dibentuknya kantor perwakilan di Papua Barat maka tanah Papua memiliki 2 kantor perwakilan dari 7 kantor perwakilan di seluruh Indonesia.

Selanjutnya Komnas HAM dan DPRD /Pemprov Papua akan MOU untuk konsisten pemajuan dan penegakan HAM, serta akan mengutus salah satu pejabat senior dan staf untuk bertugas setahun di Manokwari untuk mempersiapkan kapasitas kelembagaan, personil, sarana prasarana dan koordinasi dengan pemprov dan DPRD serta Sivil Cociety dan masyarakat.

"Dan inilah sedikit kontribusi saya untuk bangsa dan rakyat di tanah Papua dan lembaga ini akan bersuara untuk menyuarakan rintihan, ratapan, tangisan, dan kesediaan yang menghiasi saban di seluruh pelosok dari lepas pantai, pulau, pesisir, pedalaman dan pegunungan Papua dan Papua Barat," pungkasnya. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya