Berita

Ilustrasi/net

Politik

Penyelenggara Aksi 112 Kepingin Kompromi Dengan Polisi

KAMIS, 09 FEBRUARI 2017 | 01:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Organisasi-organisasi massa Islam bersikeras merealisasikan rencana aksi jalan kaki (long march) pada Sabtu mendatang (11/2), atau yang dikenal dengan sebutan Aksi 112.

Forum Umat Indonesia (FUI) sebagai koordinator Aksi 112 akan tetap menyelenggarakan agenda tersebut meski sudah ada larangan dari kepolisian.

Sekretaris Jenderal FUI, Muhammad Al Khathath, menyatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan kepolisian agar aksi bisa tetap terselenggara.


"Nanti kita kompromi dengan aparat keamanan," kata Al Khathath saat dihubungi, Rabu (8/2).

Sebelumnya, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), K.H Ahmad Shobri Lubis, juga membantah informasi yang menyebut FPI membatalkan aksi long march.

Sedangkan Al Khathath mengatakan, kompromi yang akan dilakukan bisa jadi mengubah rute aksi jalan kaki sesuai permintaan polisi. Atau, bisa pula aksi dikemas dalam bentuk kegiatan doa.

"Prinsipnya, tetap jadilah," ucap Al Khathath, dikutip RMOL Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, sudah memastikan bahwa Polda akan melarang aksi jalan kaki ke Monas dan Bundaran HI pada 11 Februari 2017. Berarti, polisi tak akan mengeluarkan surat izin meskipun sudah ada pemberitahuan dan permohonan izin.

"Polda Metro Jaya kembali menegaskan kegiatan turun ke jalan pada 11 Februari adalah dilarang," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Rabu (8/2).

Argo menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh dilakukan jika mengganggu ketertiban. Aksi dapat dibubarkan dan pesertanya dapat dikenakan sanksi hukum.

"Kami mempunyai cara bertindak, awalnya akan kami komunikasikan. Yang terpenting bahwa 11 Februari 2017 tidak diizinkan turun ke jalan," ujar Argo.

Kendati demikian, ia mengatakan, kegiatan ibadah tidak akan dibubarkan oleh kepolisian. [ald]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya