Berita

Ilustrasi/net

Politik

Penyelenggara Aksi 112 Kepingin Kompromi Dengan Polisi

KAMIS, 09 FEBRUARI 2017 | 01:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Organisasi-organisasi massa Islam bersikeras merealisasikan rencana aksi jalan kaki (long march) pada Sabtu mendatang (11/2), atau yang dikenal dengan sebutan Aksi 112.

Forum Umat Indonesia (FUI) sebagai koordinator Aksi 112 akan tetap menyelenggarakan agenda tersebut meski sudah ada larangan dari kepolisian.

Sekretaris Jenderal FUI, Muhammad Al Khathath, menyatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan kepolisian agar aksi bisa tetap terselenggara.


"Nanti kita kompromi dengan aparat keamanan," kata Al Khathath saat dihubungi, Rabu (8/2).

Sebelumnya, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), K.H Ahmad Shobri Lubis, juga membantah informasi yang menyebut FPI membatalkan aksi long march.

Sedangkan Al Khathath mengatakan, kompromi yang akan dilakukan bisa jadi mengubah rute aksi jalan kaki sesuai permintaan polisi. Atau, bisa pula aksi dikemas dalam bentuk kegiatan doa.

"Prinsipnya, tetap jadilah," ucap Al Khathath, dikutip RMOL Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, sudah memastikan bahwa Polda akan melarang aksi jalan kaki ke Monas dan Bundaran HI pada 11 Februari 2017. Berarti, polisi tak akan mengeluarkan surat izin meskipun sudah ada pemberitahuan dan permohonan izin.

"Polda Metro Jaya kembali menegaskan kegiatan turun ke jalan pada 11 Februari adalah dilarang," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Rabu (8/2).

Argo menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh dilakukan jika mengganggu ketertiban. Aksi dapat dibubarkan dan pesertanya dapat dikenakan sanksi hukum.

"Kami mempunyai cara bertindak, awalnya akan kami komunikasikan. Yang terpenting bahwa 11 Februari 2017 tidak diizinkan turun ke jalan," ujar Argo.

Kendati demikian, ia mengatakan, kegiatan ibadah tidak akan dibubarkan oleh kepolisian. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Restorative Justice Jadi Komedi saat Diucapkan Jokowi

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:08

Pembentukan Dewan Perdamaian Trump Harus Dikritisi Dunia Islam

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:00

Eggi Sudjana Pengecut, Mau Cari Aman Sendiri

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:15

Beasiswa BSI Maslahat Sentuh Siswa Dhuafa

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:12

Purbaya Bakal Sidak Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:03

Kirim Surat ke Prabowo, Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:32

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai SPPG Jadi PPPK Jomplang dengan Nasib Guru Madrasah

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:17

Dukung Prabowo, Gema Bangsa Bukan Cari Jabatan

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:01

Lingkaran Setan Izin Muadalah

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:38

Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi dan Konstitusi

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:13

Selengkapnya