Berita

Yusril Ihza Mahendra/net

Politik

PBB: Umat Islam Jangan Mau Dijadikan Bulan-bulanan Dan Terus Terpojok

KAMIS, 09 FEBRUARI 2017 | 00:44 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketegangan sosial bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang terjadi akhir-akhir ini akan menghasilkan kerusuhan jika negara membiarkannya tanpa kendali.

Hal itu menjadi salah satu isu yang dibahas Rapat Pleno DPP Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengesahkan reshuffle kepengurusan. Rapat itu sendiri berakhir pada Rabu petang (8/2).

Dalam keterangan pers tertulis yang disebarkan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, PBB secara khusus menyorot tindakan-tindakan yang memojokkan Islam dan umatnya di Indonesia melalui berbagai media.


Sayangnya, pemerintah malah terkesan membiarkan perlakuan semena-mena yang merendahkan martabat Islam, ulama serta umatnya di Indonesia. Padahal, Islam telah memberikan kontribusi sangat besar bagi kemajuan bangsa jauh sebelum kemerdekaan.

"Perlakuan semena-mena terhadap Islam seharusnya menjadi kesadaran baru bagi umat Islam Indonesia, bahwa tanpa kekuatan politik dan ekonomi, kendatipun mayoritas, umat Islam dengan mudah diremehkan bahkan diinjak-injak. Untuk itulah, PBB berupaya tetap eksis dan mengajak umat Islam untuk jangan meninggalkan Islam dalam berpolitik," terang Yusril.

Sekularisasi politik yang melepaskan Islam dari politik akan melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak akan berpihak kepada Islam. Bahkan, PBB melihat kekuatan komunis malah mendapat tempat untuk hidup kembali di tengah masyarakat.

PBB mengajak umat Islam untuk kembali memperkuat partai Islam dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam. Jika partai Islam ditinggalkan, maka yang muncul adalah kekuatan sporadis yang bisa menekan tetapi tetap berada di pinggiran kekuasaan.

"Umat Islam jangan sampai dijadikan bulan-bulanan politik yang terus-menerus dipinggirkan dan terpojok tanpa dapat menentukan arah perjalanan bangsa dan negara," kata Yusril. [ald]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya