Polisi telah memastikan larangan ataupun izin keramaian terkait rencana Aksi Serentak Bela Ulama Bela NKRI pada 11 Februari mendatang.
Meski demikian, pihak pengamanan Polda Metro Jaya (PMJ) gabungan tetap akan disiagakan sebagai langkah preventif munculnya aksi tersebut.
"Kita PMJ telah berkoordinasi dengan KPU DKI, Panwaslu, TNI, dan gubernur bahwa tanggal 11 (Februari) itu dilarang untuk turun ke jalan. Kita akan persiapkan semua. Kita turunkan personel pengamanan," tegas Kabid Humas PMJ Komisaris Besar Argo Yuwono kepada wartawan, Rabu (8/2).
Pihak PMJ, kata Argo, telah menerima surat pemberitahuan terkait rencana aksi yang berlokasi di kawasan Sudirman hingga Bundaran HI tersebut.
Hanya saja, tidak ada izin bagi massa yang bernaung pada GNPF MUI itu untuk menggelar aksinya. Termasuk, aksi gerak jalan ataupun salat berjamaah.
"Ormas itu (GNPF-MUI) sudah memberikan surat pemberitahuan ke kepolisian. Tapi kan tidak kita izinkan. Sudah kita komunikasikan bahwa 11 Februari kita tidak mengizinkan. Kalau salat di masjid silakan saja ya. Tapi, kalau turun ke jalan tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban umum," tegas alumni Akpol 1991 tersebut.
Lalu, bagaimana dengan upaya preventif Polri di Polda jajaran terhadap para pengunjuk rasa asal daerah?"Semuanya kita komunikasikan. Kita harap juga FPI imbau masyarakat untuk tidak turun ke jalan. Jadi, kita saling komunikasi yang penting kegiatan itu tidak dilaksanakan dan pilkada dapat berjalan lancar," pungkas Argo.
[ian]
