Situasi sosial dan politik memanas sejak akhir tahun lalu sebenarnya disebabkan isu yang cukup sederhana, yaitu perkataan Basuki Tjahaja Purnama yang dinilai melakukan penistaan terhadap agama Islam. Namun, akibat pengelolaan awal yang tidak tepat, akhirnya berkembang menjadi isu yang rumit dan sensitif.
Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat saat menyampaikan pidato politik dengan tema "Indonesia Untuk Semua" dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Dies Natalis ke-15 Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Selasa malam (7/2).
"Saya tetap berpendapat bahwa kasus hukum Saudara Basuki bukanlah isu kebhinnekaan, bukan isu SARA dan juga bukan isu NKRI. Namun, dalam perkembangannya seperti ada politisasi dan penggeseran dari isu aslinya. Akibatnya, hubungan antar identitas tertentu menjadi tegang. Masyarakat justru bercuriga, jangan-jangan ada pihak tertentu yang ingin membenturkan satu identitas dengan identitas yang lain," tegasnya.
Meski demikian, menurutnya, ketegangan sosial-politik tersebut harus segera diakhiri. Jangan justru dipelihara, apalagi dibesar-besarkan. Dia mengajak semua pihak untuk memetik hikmah dan pelajaran yang berharga dari peristiwa tersebut.
"Sebagai bangsa yang majemuk, marilah kita benar-benar pandai bertoleransi dan bertenggang rasa. Setelah itu, marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Melangkah ke depan. Move on. Masih banyak tugas dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama di masa depan," jelasnya.
"Marilah kita hormati proses penegakan hukum atas saudara Basuki yang kini tengah berlangsung. Berikan ruang kepada penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Putusan apapun mesti kita hormati. Bebaskan segala intervensi dari pihak manapun," kata mantan Presiden SBY ini menambahkan.
Dia kembali menekankan pengerahan kekuatan massa dalam jumlah yang amat besar, dari pihak manapun, barangkali sudah saatnya diakhiri. Gerakan massa yang berhadap-hadapan, bisa menimbulkan benturan fisik dan kekerasan yang tidak kita kehendaki.
"Dengan niat baik saya ingin mengingatkan, janganlah dibiarkan terjadinya benturan horisontal di masyarakat kita. Sekecil apapun. Dulu, konflik komunal di Sampit, Poso dan Ambon, awalnya juga kecil," katanya memberi contoh.
Demikian juga di tingkat dunia, perang saudara yang terjadi di Suriah dulunya juga terbatas pada konflik antara penguasa dengan oposisi. Kemudian situasi makin memburuk ketika ISIS melibatkan diri dengan ideologi, agenda dan tujuannya sendiri. Sekarang Suriah menjadi negara yang porak poranda. Suriah kini juga menjadi salah satu titik ledak bagi terjadinya peperangan besar di dunia.
"Mungkin saya dituduh hanya menakut-nakuti. Melebih-lebihkan. Tidak, saudara-saudara. Saya ikut memiliki dan sangat mencintai negeri ini," tandasnya.
Masih berkaitan dengan situasi sosial dan keamanan saat ini, dia juga mengingatkan jangan dibiarkan pihak ketiga memancing di air keruh. Jangan sampai pula negara tidak adil dan berat sebelah.
"Jangan dibiarkan kaum radikal dan ekstrim tampil karena merasa terpanggil, dan kemudian mengambil alih keadaan. Dari kelompok manapun. Sudah sangat sering saya mendengar kata-kata 'negara harus hadir'. Sekaranglah saatnya negara benar-benar hadir. Hadir dan bertindak tepat, adil dan bijak," pungkasnya.
[zul]
