Selain terkait keadilan sosial-ekonomi, mantan Presiden SBY juga menyinggung keadilan dalam hukum saat menyampaikan pidato politik dengan tema "Indonesia Untuk Semua" dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Dies Natalis ke-15 Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Selasa malam (7/2).
Dalam kesempatan tersebut dia menegaskan negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum yang harus menjadi panglima, bukan politik, apalagi kekuasaan.
Namun, Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini menjelaskan, dewasa ini rakyat sedang mengamati praktik penegakan hukum di seluruh tanah air. Ada nuansa, bahkan testimoni, bahwa dalam penegakan hukum masih saja ada yang tebang pilih.
"Rakyat juga merasakan, bahkan mengetahui, ada pula intervensi dari pihak-pihak yang tidak berhak," ungkapnya.
Di era keterbukaan dan transparansi sekarang ini, katanya melanjutkan, open, digital, and transparant society, cerita-cerita di belakang layar seperti itu telah menjadi rahasia umum.
"Masyarakat kita memang cenderung diam. Sebagian bahkan takut. Tetapi, jangan salah, sesungguhnya mereka tahu. Cara pandang yang menganggap rakyat serba lemah dan pasti tidak tahu amat berbahaya. Sebab, manakala orang-orang yang lemah mulai bersatu, persatuan itu akan menjelma sebagai kekuatan. People's power," tegasnya.
Sejumlah kasus besar berkategori terang, yang menurut rakyat pasti diproses secara hukum, nampaknya masih mengendap entah di mana. Sementara, kasus-kasus yang jauh lebih tidak signifikan menjadi prioritas. Terpulang siapa yang diperkarakan.
"Rakyat merasakan betapa bersemangatnya penegak hukum menangani kasus 'menyebarkan kebencian' atau 'tindakan tidak menyenangkan' terhadap penguasa. Sebaliknya, jika yang menjadi korban atau yang pencari keadilan bukan dari lingkar kekuasaan, jalannya tidak selalu mudah," tekannya.
Dia juga melihat respons negara dan penegak hukum yang datar ketika ada indikasi terjadinya penyadapan ilegal yang bermotifkan politik. Di penghujung tahun 2016 yang lalu, negara, dalam hal ini penegak hukum, telah menangkap sejumlah aktivis politik. Mereka dituduh melakukan makar. Tentu ini jenis kejahatan yang serius. Jika memang terbukti melakukan tindakan makar, hukum harus ditegakkan dengan tegas.
"Saya pribadi, tidak pernah setuju dengan penjatuhan Presiden ditengah jalan tanpa alasan yang dibenarkan oleh konstitusi. Saat ini rakyat tengah mengikuti penegakan hukumnya. Rakyat akan menjadi saksi sejarah ketika mereka-mereka yang dituduh melakukan makar tersebut diadili," pungkasnya.
[zul]
