Saat saat menyampaikan pidato politik dengan tema "Indonesia Untuk Semua" dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Dies Natalis ke-15 Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Selasa malam (7/2), SBY menyadari negara tentu memerlukan investasi jangka panjang.
"Namun, investasi itu bukanlah infrastruktur fisik semata. Investasikan pula sumber daya manusianya (human capital), agar negara kita makin berdaya saing, makin maju dan makin unggul di masa depan," katanya. [Baca: Soal Keadilan, SBY: Total Kekayaan 150 Orang Terkaya Di Indonesia Setara Dengan APBN Kita]
Karena itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini mengingatkan porsi pembangunan untuk infrastruktur juga harus berimbang dengan pembangunan manusia. Biaya pembangunan infrastruktur tepat jika kita padukan dari sumber swasta, BUMN dan APBN.
"Dengan demikian, APBN dan APBD dapat kita gunakan untuk sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang lain," ucapnya.
Dia menyarankan pembengkakan utang negara yang sangat besar untuk kepentingan jangka pendek, termasuk infrastruktur, sebaiknya dihindari. Jumlah utang yang naik secara tajam akan meningkatkan beban rakyat di masa depan. Menjaga fiskal yang sehat dan pruden, termasuk mengurangi beban subsidi adalah langkah yang positif.
"Namun, jika terjadi lonjakan harga dan membuat golongan ekonomi lemah terpukul, pemerintah wajib membantunya secara tepat dan adil," ungkap Presiden RI ke-6 ini.
Dalam pidato tersebut, dia juga menyinggung soal kebijakan tax amnesty. Pihaknya mendukung tax amnesty untuk mendayagunakan uang yang diparkir di luar negeri atau 'disimpan di bawah bantal'.
Namun, tetaplah berorientasi pada tujuan dan sasaran awal. Menggeser sasaran kepada rakyat biasa disertai komunikasi yang tidak baik, membuat masyarakat takut, merasa dikejar-kejar dan tidak tenteram tinggal di negerinya sendiri. Isu ini juga berkaitan dengan keadilan.
"Saya berpendapat sasaran utama tax amnesty haruslah 100, 200, 500 atau 1000 orang-orang terkaya Indonesia. Disamping pemerintah mendapatkan 'fee pemutihan', barangkali masih ada dana yang dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional," tandasnya.
Namun yang pasti, tegasnya, kesenjangan yang semakin menjadi-jadi tidak bisa diterima di negara Pancasila, yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Bahkan menurutnya, adalah tidak bermoral, kalau di tengah gedung-gedung megah dan gemerlapannya kemewahan, jutaan rakyat tidurnya tidak nyenyak lantaran tidak cukup makan.
"Kita ketahui, banyak sekali teori, strategi dan kebijakan pembangunan yang dianut oleh bangsa-bangsa. Namun, bagi Indonesia, yang penting janganlah kita pernah meninggalkan paradigma pembangunan yang adil. Pembangunan yang tetap berpihak dan berorientasi kepada manusia dan lingkungannya," imbuhnya.
"Yang menjadi sasaran bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial (
social inclusion) dan terjaganya lingkungan dan sumber-sumber kehidupan. Inilah yang disebut dengan '
Sustainable Growth with Equity' yang kini dianut oleh banyak negara di dunia," demikian SBY.
[zul]
