Bukan Sertifikasi, Pemerintah Hanya Pertimbangkan Standardisasi Khatib Jumat

Kementerian Agama memastikan bahwa info sertifikasi khatib yang viral melalui media sosial adalah berita bohong alias hoax.

Penegasan tersebut disamapaikan Kepala Pusat Informasi dan Humas (Pinmas) Kemenag Mastuki, menyusul beredarnya informasi dengan tajuk 'Info Sertifikasi Khatib'. Kabar ini memuat informasi terkait persyaratan, kegiatan sertifikasi, kewajiban Khatib bersertifikat, serta hak khatib bersertifikasi dari Kemenag.

"Saya pastikan info sertifikasi khatib yang viral di media sosial adalah info bohong atau hoax," tegas Mastuki dalam keterangan persnya (Selasa, 7/2).

Dia menegaskan pihaknya tidak akan melakukan sertifikasi khatib. Juga tidak akan mengintervensi materi khutbah.

Namun dia mengakui Kemenag sedang mempertimbangkan untuk melakukan standardisasi khatib Jumat. Hal itu merespon saran dan masukan dari masyarakat.

Maksud dari standardisasi itu adalah memberikan kriteria kualifikasi atau kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang khatib Jumat agar khutbah disampaikan oleh ahlinya, serta sesuai syarat dan rukunnya. Dalam praktiknya, standardisasi juga tidak akan dirumuskan Kementerian Agama karena hal itu menjadi domain ulama.

"Hanya ulamalah yang memiliki otoritas, kewenangan, memberikan standar, batasan kompetensi seperti apa yang harus dipenuhi oleh seorang khatib dalam menyampaikan khutbah Jumat," ucapnya.

"Penentuan standardisasi seorang khatib, sepenuhnya kompetensi ulama, bukan domain Kemenag. Kemenag hanya sebagai fasilitator," imbuhnya.

Terkait itu, lanjut Mastuki, saat ini Kementerian Agama masih menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat. Akhir Januari lalu, Kemenag telah mengundang para tokoh dari MUI, NU, Muhammadiyah, ormas Islam dan beberapa fakultas dakwah untuk duduk bersama menyerap aspirasi. [zul]