Presiden Jokowi Harus Dinginkan Suasana Cegah Kerusuhan Sosial

. Presiden Joko Widodo harus turun tangan dinginkan suasana politik seiring kian dekat hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta.

Jokowi juga dituntut menunjukkan sikap netral dan mengendalikan bawahannya di kabinet, khususnya Menko Maritim Luhut Panjaitan, agar tidak terlalu banyak turut campur dalam permasalahan hukum yang sedang dihadapi calon incumbent, Basuki Purnama alias Ahok.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono. Menurut dia, kunjungan Luhut Panjaitan ke rumah K.H Maruf Amin setelah insiden perlakuan tak etis oleh Ahok di tengah persidangannya, menunjukkan ketidaknetralan pihak Joko Widodo dalam Pilkada ibu kota negara.

"Seperti prediksi Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono tahun lalu, menilai stabilitas politik di RI sedang mengalami gangguan, menjelang Pilkada di DKI. Instabilitas dapat membuat negara terperosok, dari keadaan tertib sipil ke dalam darurat sipil," ungkapnya, Senin malam (6/2).

Arief mewanti-wanti, kerusuhan sosial akibat Pillkada Jakarta sangat berpotensi terjadi. Ia menilai sudah terjadi suasana yang kurang kondusif dan mengarah pada kerusuhan sosial.

"Saya sudah cek ke akar rumput Jakarta," klaimnya.

Salah satu bukti suhu politik semakin panas terkait Pilkada Jakarta adalah insiden demonstrasi 100-an mahasiswa di depan rumah Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Karena itu saya mengimbau Presiden Joko Widodo untuk segera turun tangan untuk mendinginkan suasana jelang Pilgub Jakarta. Banyak kawan saya di luar negeri juga sudah banyak bertanya tentang situasi Jakarta jelang pilkada, terutama soal potensi kerusuhan sosial yang mengarah pada sentimen SARA," ujarnya.

Kalau kerusuhan benar-benar terjadi, lanjut Arief, nama Presiden Jokowi tentu tercoreng. Lebih parah, situasi itu akan berdampak besar pada perekonomian nasional, seperti potensi capital flight dan rush di perbankan. Apalagi, kondisi ekonomi nasional memang sedang menuju ancaman krisis. [ald]