Partai Demokrat mengecam unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di depan rumah pribadi Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Demokrat menyatakan, unjuk rasa yang tidak diantisipasi tepat dan profesional akan berpotensi menjadi ancaman serius.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Didik Mukrianto, menyebut motif dari demonstrasi mahasiswa peserta Jambore dan Silaturahmi Mahasiswa Indonesia yang berlangsung di Cibubur, Jakarta Timur, itu adalah kepentingan politik.
"Motif kepentingan terrmasuk politik bukan hanya menodai demokrasi tapi sudah bisa dikatakan pelanggaran UU atau kriminal," ujar Didik dalam keterangan tertulis.
Dia ingatkan bahwa Presiden beserta keluarganya adalah representasi negara yang harus mendapat perlakuan pengamanan. Setelah masa tugas Presiden berakhir, ia harus mendapatkan pengamanan sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa-jasanya kepada NKRI. Ancaman dan gangguan dapat membahayakan keselamatan dan keamanan mantan Presiden beserta keluarganya, serta dapat menjatuhkan kehormatan, martabat, dan kewibawaan pemerintah.
Pengamanan terhadap mantan Presiden dan keluarganya tersebut menjadi kewajiban negara sebagaimana diamanahkan PP 59/2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara.
"Apa yang terjadi dalam unjuk rasa di kediaman Presiden Ke-6 sungguh menjadi potret buruk hadirnya negara karena bisa berpotensi menjadi ancaman yang bisa membayahakan keselamatan," tegasnya.
Menurutnya, Polri sebagai institusi penerima pemberitahuan unjuk rasa tentu bisa memahami utuh potensi ancaman yang tersebut di PP 59/2013 karena ditujukan ke kediaman Presiden Ke-6. Polri seharusnya sejak dini sudah bisa mengambil tindakan preventif kalau memegang teguh aturan.
"Apa yang sesungguhnya terjadi di negeri ini dengan aparat Polri kita? Apakah ada pembiaran atau motif politik? Seharusnya Polri menjaga netralitas dalam politik praktis dan menegakkan aturan," sesal Didik.
Dia khawatir, kepentingan "kekuasaan" menjadikan Polri sebagai alat untuk menekan rakyatnya. Ia meminta Polri segera menindak tegas para pelaku unjuk rasa dan mengusut tuntas otak di baliknya.
"Kita bukan anti demokrasi, tapi demokrasi harus dijalankan dengan penuh etika, kesantunan dan memegang teguh aturan dan UU. Saya yakin Polri akan tetap profesional dan tuntas dalam melihat dinamika serta isu berkembang saat ini," pungkas Didik.
[ald]
