Awas, Pemilihan Calon Bos Pertamina Sarat Kepentingan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan jajaran Dewan Komisaris PT Pertamina Persero bergerak cepat melakukan seleksi calon Direktur Utama (Dirut) pengganti Dwi Soetjipto. Batas waktu yang diberikan pemerintah adalah 30 hari pasca-diberhentikannya dirut.

Rini mengatakan, calon orang nomor satu di perusahaan min­yak dan gas (migas) pelat merah itu diprioritaskan dari internal. Namun, tidak menutup kemung­kinan jika calonnya berasal dari luar Pertamina.

"Bisa saja calonnya dari luar, asalkan memenuhi kriteria dan lolos penilaian akhir," kata Rini di Jakarta.

Dilanjutkannya, sebagai BUMN, Pertamina akan men­jalankan pemilihan calon dirut dengan berpedoman pada good corporate governance.

Ada mekanisme yang harus dilalui dalam penunjukan direk­tur utama Pertamina.

Diterangkan Rini, Dewan Komisaris harus menulis surat dan beri usulan siapa saja nama yang diajukan kepada Kemente­rian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas dan perwakilan pemerintah.

Setelah lolos seleksi dan dis­etujui Menteri BUMN, nantinya nama akan diserahkan ke Presi­den Joko Widodo (Jokowi).

"Pada akhirnya, nama calon Dirut kami usulkan ke Presiden. Nanti Presiden yang akan me­nentukan," tutur Rini.

Sebagai regulator sekali­gus perwakilan pemerintah di BUMN, Kementerian BUMN juga bertugas mengevaluasi siapa orang dari luar Pertamina yang bisa memimpin Pertamina.

"Kalau dari saya belum ter­pikirkan. Tapi nanti akan kita evaluasi. Tapi saya serahkan ke Presiden. Biar nanti Presiden yang menentukan," ujar Rini.

Wakil Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana khawatir, akan banyak kepentingan yang bermain dalam pemilihan Dirut Pertamina saat ini.

Karena itu, ia meminta semua pihak, termasuk DPR menga­wasi pemilihan ini.

"Kita khawatir, dirut Per­tamina ke depan hanya jadi kendaraan bagi oknum tertentu (mafia) yang ingin mengambil keuntungan dari Pertamina. Makanya, kita harus awasi, siapa-siapa yang nanti diajukan sebagai calon dirut. Harus jelas track recordnya," kata Azam kepada Rakyat Merdeka.

Ia tidak mempermasalahkan jika nantinya dirut diambil dari luar Pertamina.

"Kalau berkompeten dan be­bas kepentingan, kita dukung. Tapi tentunya harus lewat TPA dan finalnya di presiden," te­gasnya.

Harus Transparan

Direktur Indonesia Resource Studies (IRESS) Marwan Ba­tubara mengatakan, sebelum memilih dirut baru buat Per­tamina, pemerintah diminta transparan terkait pencopotan dua direksi tersebut.

Jika pemerintah tak melaku­kan itu, maka kepercayaan publik terhadap Kementerian BUMN bisa pudar.

"Ini harus dijelaskan ke pub­lik secara rinci. Jangan sampai terkesan ada yang disembunyi­kan, karena posisi Dirut di Per­tamina ini sarat kepentingan," kata Marwan.

Ia menilai, kinerja Pertamina dalam beberapa tahun terahir cu­kup baik, karena itu publik harus diberi kesempatan untuk tahu, apa sebetulnya yang terjadi.

Ia khawatir isu "matahari kembar" yang sebelumnya ramai diberitakan sengaja diembuskan oleh satu oknum untuk memu­luskan agenda tertentu.

"Untuk mengurangi spekulasi publik, kita meminta pemerintah juga menerapkan tata kelola komunikasi yang baik. Setelah memilih dirut baru, Kementerian BUMN juga harus memperhati­kan manajemen Pertamina agar bisa dikelola secara profesional," tegas Marwan.

Seperti diketahui, Direktur Utama Pertamina Dwi So­etjipto dan Wakil Dirut Ahmad Bambang diberhentikan mela­lui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Jumat (3/2).

Dalam rapat itu, RUPS juga menunjuk Yenny Handayani yang sebelumnya menjabat Direktur Gas dan EBTKE sebagai pelak­sana tugas (Plt) Dirut. ***