Persidangan kasus penistaan agama dengan Terdakwa Basuki T. Purnama sebaiknya digelar terbuka, seperti persidangan kasus "kopi bersianida" yang melibatkan Jesica Kumala Wongso.
Mahkamah Agung pun diminta untuk tidak menghalang-halangi Majelis Hakim perkara Ahok untuk membuka sidang seluas-luasnya kepada media, baik cetak maupun elektronik.
"Biarkan rakyat tahu apa yg terjadi selama persidangan perkr ahok; siapa yg benar dn siapa yg dusta dn siapa yg arogan," kata pakar hukum Prof. Romli Atmasasmita, seperti dikutip dari akun Twitter-nya pagi ini.
Guru Besar dari Universitas Padjadjaran Bandung ini juga berharap Majelis Hakim harus mengenyampingkan pertanyaan yang tidak relevan dengan dakwaan penodaan agama. Selain untuk menghemat waktu juga agar tidak teralihkan dengan isu pokok.
"Majelis hakim pn pekr Ahok hrs menjaga marwah pengadilan yng independen dn tdk memihak dlm sidang perkr Ahok," tegasnya.
Ahok dan tim pengacaranya memang disebut-sebut kerap menanyakan hal-hal yang terkait perkara kepada para saksi. Bahkan, terkesan mencari-mencari kesalahan.
Salah seorang saksi, Pedri Kasman sebelumnya, juga mengungkapkan bahwa Ahok dan tim telah mencederai persidangan yang mulia dengan menekan dan mengancam saksi, lalu mengumbarnya ke publik dengan sangat jumawa.
"Tujuannya tak lain untuk membangun opini bagi kepentingan politik jangka pendek yang haus kuasa. Jangan karena kepentingan jangka pendek, kita menggadaikan segalanya," ujar Pedri Kasman.
Dorongan agar persidangan kasus Ahok ini digelar terbuka terutama setelah heboh reaksi masyarakat atas perlakuan kurang baik dari Ahok dan timnya kepada Ketua Umum MUI KH Maruf Amin saat menjadi saksi ahli pada Selasa lalu. Ahok sendiri memang telah meminta maaf.
[zul]
