. Lebih dari 200.000 pengunjuk rasa yang berkumpul di ibu kota Rumania, Bucharest, meminta pemerintahan berkuasa untuk membubarkan diri.
Demonstrasi itu menyusul penerbitan peraturan yang dianggap pro koruptor. Dekrit tersebut memicu aksi massa besar-besaran selama hampir seminggu terakhir.
Pada Minggu (5/2), pemerintah mengumumkan menarik perintah eksekutif kontroversial tersebut, yang isinya melegalkan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang nilainya tidak melebihi 44 ribu Euro.
Perdana Menteri Sorin Grindeanu menerbitkan aturan itu pada Selasa lalu, tanpa masukan dari parlemen negara. Hal itu memicu demonstrasi terbesar di negara itu dalam beberapa dekade.
Setelah membatalkan keputusan tersebut, Grindeanu meminta menteri kehakiman untuk menyiapkan rancangan undang-undang yang akan dikirim ke parlemen untuk persetujuan.
Namun, penarikan peraturan kontroversial itu tidak mampu menghentikan demonstrasi yang tekah mencapai hari ke-6 pada hari Minggu. Kerumunan besar orang datang ke Bucharest Victory Square untuk memprotes apa yang mereka sebut kemunduran besar dalam perjuangan negara melawan korupsi.
"Para pengunjuk rasa masih tidak percaya pada perdana menteri," demikian laporan langsung
Al Jazeera dari Bucharest.
Demonstran mempertanyakan kompetensi Grindeanu, dan menuntut pemerintah yang berkuasa untuk mundur. Mereka menginginkan pemerintahan yang transparan, demokratis dan mereka memastikan bahwa protes mereka akan didengar.
Radio lokal juga melaporkan bahwa sekitar 500.000 demonstran turun ke jalan-jalan nasional, termasuk 40.000 di Timisoara dan 45.000 di Cluj-Napoca, dan di kota-kota lain.
Pemerintah Grindeanu mengklaim akan menyelaraskan hukum pidana dengan konstitusi. Namun para kritikus melihat kebijakan pemerintah sebagai bagian dari upaya partai berkuasa melepaskan banyak pejabat dan pembuat kebijakan dari hukuman.
[ald]
