Berita

Politik

Ahok Dituding Mau Membunuh Karakter Kiai Ma'ruf

JUMAT, 03 FEBRUARI 2017 | 11:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kecaman terhadap Terdakwa kasus penistaan agama Basuki T. Purnama karena memperlakukan Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin secara tidak pantas dalam persidangan pada Selasa lalu masih terus bergulir.

Tak hanya dari kalangan nahdliyyin, kader Muhammadiyah yang tergabung dalam Koordinator Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga tak terima Rais Aam PBNU tersebut dihardik, bahkan disebut sebagai saksi palsu oleh tim Ahok.

"Perlakuan terhadap Ayahanda KH Ma’ruf Amin sangat sangat jauh dari rasa pertimbangan faktor-faktor sosiologis, psychologis dan fisiologis beliau sebagai seorang tokoh ulama Indonesia maupun sebagai seorang Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia," demikian keterangan pers Kornas Fokal IMM yang ditandatangani Armyn Gulton (Ketum) dan M. Azrul Tanjung (Sekjen).


Pertama terkait tuduhan bahwa kesaksian KH Ma’ruf Amin tidak objektif dan memberikan keterangan palsu.

Bagi mereka, itu berarti tim Ahok telah melemparkan tuduhan tendensius yang tidak beralasan sama sekali karena KH Ma’ruf Amin adalah Ketua Umum MUI dan seorang ulama besar yang pada saat proses persidangan tersebut dalam keadaan di bawah sumpah Kitab Suci Alquran yang menjadi pegangan pokok dan sandaran keyakinan beliau.

Kedua, terkait pernyataan KH Ma’ruf Amin telah menutupi identitas bahwa pernah menjadi Wantimpres era  SBY.

"Itu adalah sebuah tuduhan yang sangat politis untuk membunuh karakter KH Ma’ruf Amin sebagai saksi yang dapat diyakini kompetensi kesaksiannya yang menjalankan sumpah pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan merusak citra keUlamaan beliau di mata masyarakat Indonesia."

Terakhir terkait pernyataan komunikasi via telepon antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan KH Ma’ruf Amin, adalah suatu tuduhan serius dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Hak Konstitusional pribadi pribadi tersebut.

Ahok sendiri sudah meminta maf, melalui pernyataan tertulis  judul 'Klarifikasi dan Permohonan Maaf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada KH Ma'ruf Amin, Rais Aam PBNU' tertanggal 1 Februari 2017.

"Saya meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau, meskipun beliau dihadirkan kemarin oleh jaksa sebagai Ketua Umum MUI, saya mengakui beliau juga sesepuh NU. Dan saya menghormati beliau sebagai sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang saya hormati dan panuti," tulis Ahok
[zul]


Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya