Berita

Foto/Net

Hukum

Tindak Tegas Tuh, Oknum Aparat Ikut Main Kejahatan Narkotika

JUMAT, 03 FEBRUARI 2017 | 08:30 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kepolisian diminta member­antas kejahatan narkotika yang melibatkan oknum perwira di institusi Bhayangkara itu. Seperti, terungkapnya sejumlah bandar be­sar narkoba seperti Freddy Budiman yang diduga juga menyeret sejum­lah oknum aparat.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menyampaikan, pantauan dan pengawasan penanganan ket­erlibatan oknum aparat dalam permainan kejahatan narkotika tidak akan berhenti.

Ukuran-ukuran kesuksesan pemberantasan kejahatan narko­tika, menurut dia, juga dapat dipantau dari sejauh mana in­stitusi negara menindak dan menghukum oknum aparaturnya yang terlibat.


Sejauh ini, menurut Haris, pascatestimoni bandar narkoba Freddy Budiman yang sudah dieksekusi mati, Mabes Polri mulai serius menangani kasus narkoba. "Ada pergantian be­berapa yang 'main'," katanya.

Haris mengingatkan, adanya dugaan penyalahgunaan we­wenang oknum petinggi polisi ini. Hal itu sudah mengindikasi­kan perlunya pengawasan inter­nal kepolisian, khususnya untuk kasus narkoba.

Sebelumnya Polri menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang perwira menengah polisi. Dia diduga memeras terpidana mati kasus narkoba bernama Chandra Halim alias Akiong.

Indikasi ini ditemukan oleh Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG) bentukan Polri ketika tim tengah mengusut kebenaran isu aliran dana dari terpidana mati mendiang Freddy Budiman kepada pejabat Polri.

"Soal aliran dana dari Akiong ke seorang pamen (perwira me­nengah) sedang diusut Propam (Polri). Aliran dananya Rp 668 juta. Itu bukan dari Freddy (Budiman)," kata anggota TPFG, Effendi Gazali.

Selain dana tersebut, tim juga mengendus adanya aliran dana lainnya dari Akiong ke pamen berinisial KPS yang dilakukan secara bertahap. Rincian dugaan aliran dana itu yakni sebesar Rp 25 juta, Rp 50 juta, Rp 75 juta, Rp 700 juta, dan Rp 1 miliar.

Akiong merupakan terpi­dana mati kasus narkoba yang kini dipenjara di sebuah lapas di Sumatera Utara. Propam dan Bareskrim Mabes Pori sampai sekarang masih memproses pemeriksaan terhadap perwira menengah berinisial KPS ini, yang diduga memeras terpidana mati kasus narkoba bernama Chandra Halim alias Akiong.

"Statusnya terperiksa di Propam dan Bareskrim. Proses pemerik­saannya berjalan simultan baik di propam dan tipikor," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Jakarta. Dia menambahkan saat ini pamen KPS itu sampai sekarang masih nonjob. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya