Tuntut Usir TKA Cina, Buruh Akan Gelar Aksi Besar-besaran di 20 Provinsi

RMOL. Buruh Indonesia kembali mengagendakan aksi besar-besaran di 20 Provinsi pada 6 Februari 2017. Aksi ini diagendakan sebagai bentuk protes keras kepada pemerintahan Jokowi yang tak kunjung berpihak untuk memperhatikan nasib buruh Indonesia yang kian terjepit.
 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, aksi yang dipersiapkan untuk 20 Provinsi digelar serentak itu dikarenakan buruh kian menjerit dengan melambungnya harga-harga barang, serta tidak kunjung di-setop masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal asal Cina (TKA) ke Indonesia.
 
"Buruh menjerit dengan melambungnya harga-harga barang, seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) 900 VA-yang merupakan komponen KHL(Komponen Hidup Layak buruh), naiknya harga cabai, premium yang sulit dicari, rencana kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram, dan kebutuhan harga pokok lainnya. Apalagi hal ini sangat dirasakan oleh jutaan buruh outsourcing yang tidak dipedulikan nasibnya oleh Pemerintah,” tutur Said Iqbal, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis (2/2).
 

 
Said Iqbal menegaskan, puluhan ribu buruh itu juga akan mengepung Istana Kepresidenan karena merasakan ancaman membanjirnya TKA Cina Ilegal ketika sempitnya lapangan pekerjaan dan daya beli buruh menurun akibat upah murah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
 
"Bayangkan upah buruh tahun 2017 ini hanya naik  10 dolar amerika hingga 20 dolar amerika per bulan, itu setara dengan seharga satu kebab di Eropa, sedangkan TKA Cina Ilegal ada yang dibayar 10 juta rupiah per bulan. Sangat tidak adil,” ujarnya.
 
Hal itu, lanjut dia, sangat berbanding terbalik dengan korporasi migas yang dimanja oleh Pemerintah walaupun melanggar Undang Undang.
 
Adapun tuntutan para buruh dalam aksi kali ini, yakni Menolak Upah Murah dan menuntut pencabutan PP 78 Tahun 2015 dengan melakukan  Judicial Review Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. "Kita juga menuntut, usir TKA Cina Buruh Kasar,” sambung Said Iqbal.
 
Selanjutnya, buruh menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan,  hapuskan outsourcing dan pemagangan, turunkan harga, termasuk tolak kenaikan harga listrik, BBM, Gas 3 Kg, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya. Tegakkan kemandirian energi dengan membangun smelter dan pengelolaan Migas oleh Negara.
 
Iqbal menjelaskan, para buruh dari Jabodetabek akan melakukan aksi di Istana dan Mahkamah Agung dengan titik kumpul di Patung Kuda Indosat pada 6 Februari jam 10.00 WIB, sedangkan di wilayah lainnya melakukan aksi di kantor Gubernur masing-masing, seperti di Bandung, Surabaya, Semarang, Banda Aceh, Medan,  Batam, Banjarmasin, Gorontalo, dan sebagainya.
 
"Oleh karena itu kami mengundang rekan-rekan media untuk meliput aksi buruh di Istana dan serentak di 20 provinsi lainnya,” pungkasnya. [sam]