Berita

Ilustrasi/Net

Politik

SBY: Kalau Betul Percakapan Saya Disadap, Itu Ilegal

RABU, 01 FEBRUARI 2017 | 16:53 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar jumpa pers di Wisma Proklamasi, Jakarta (Rabu, 1/2).

Dalam jumpa pers itu, dia menanggapi soal sinyalamen dari tim Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki T. Purnama yang memegang bukti percakapan antara dirinya dengan Rais Am PBNU, KH Ma'ruf Amin.

"Kalau betul percakapan saya dengan KH Ma'ruf Amin atau siapapun dengan siapa, disadap tanpa alasan yang sah, tanpa perintah pengadilan dan hal-hal dibenarkan UU, itu namanya penyadapan ilegal," tegas SBY.


Selain menyangkut masalah hukum, dia menambahkan, penyadapan secara ilegal juga bisa bermotif politik atau political spying.

Mantan Presiden ini mengingatkan skandal watergate yang terjadi di Amerika Serikat.

Yaitu, saat kubu Richard Nixon, Presiden AS saat itu, menyadap lawan politiknya yang juga sedang dalam kampanye Pilpres.

"Memang Presiden Nixon terpilih. Tapi skandal itu terbongkar, ada penyadapan. Itu yang menyebabkan Nixon harus mundur. Karena kalau tidak akan diimpeach," tandasnya.

Karena itu, dia mengingatkan, political spying tersebut sebuah kejahatan yang serius di negara manapun. [zul]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya