Berita

Presiden Jokowi/Net

Bisnis

Jokowi: Kebijakan Money Follow Program Jangan Cuma Label

RABU, 01 FEBRUARI 2017 | 08:12 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Presiden Jokowi, kemarin, menggelar rapat terbatas (ra­tas) dengan jajaran kabinet kerja membahas perencanaan dan penganggaran untuk mengoptimalkan hasil pem­bangunan nasional tahun ini.

Jokowi meminta jajarannya memastikan perencanaan dan penganggaran, sinkron.

"Kita tidak mau mengulang terus lagu lama, antara peren­canaan dan penganggaran tidak sinkron. Yang direncanakan dengan yang dianggarkan berbeda, seolah-olah ini ada dua rezim, rezim perencanaan dan rezim penganggaran," kata Jokowi.


Jokowi mengatakan, pro­gram-program yang direncana­kan harus bisa dilaksanakan cepat dan dilakukan dengan baik. Terutama, program- program prioritas, jangan sam­pai ada yang meleset.

Presiden mengingat­kan agar kebijakan Money Follow Program, bisa betul-betul dijalankan dengan baik. Dia memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan betul-betul mengawal prosesnya.

"Jangan hanya sebatas la­bel, diberi label money follow program tapi dalam praktiknya tetap fumoney follow nction," ingatnya.

Seperti diketahui, money follow program adalah anggaran dialokasikan untuk program prioritas yang ditentukan bersama. Bukan lagi money follow functio, di mana anggaran dikucurkan kepada setiap pos di setiap lembaga.

Jokowi juga mengingatkan, agar masing-masing kementerian dan lembaga mencermati anggaran secara detail dan mengeceknya, apa sudah sesuai dengan pencapaian sasaran prioritas.

"Bongkar penyakit ego sekto­ral, cara berpikir yang terkotak-kotak yang akan memperlam­bat proses dan sebaliknya. Bappenas juga tidak boleh lagi terperangkap gaya sektoral atau bahkan perpanjangan tangan dari sektoral," ingat Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta, proses administrasi yang rumit dibikin sederhana. "Bangun komunikasi antar lintas ke­menterian dan lembaga. Laku­kan pengembangan sistem, informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan anggaran yang kita ingin semuanya terintegrasi," pungkasnya. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya