Sejumlah anggota DPR dan LSM sama sekali tidak punya legal standing untuk mempermasalahkan jabatan Wakil Dirut hasil Rapat Umum Pemegang Saham Pertamina.
Wakil Ketua umum Partai Gerindra Arief Poyuono menegaskan, perubahan susunan Direksi di Pertamina hasil RUPS Pertamina Akhir tahun 2016 sudah melalui cara cara tata kelola perusahaan yang benar. Dimana RUPS Pertamina sepenuhnya adalah hak pemegang saham tunggal yaitu pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Meneg BUMN.
"Jangan politisasi hasil RUPS Pertamina, biarkan Direksi bekerja dengan tenang tanpa diganggu isu isu kacangan, jangan politisasi kepemimpinan di Pertamina agar manajemen Pertamina bisa bekerja dengan tenang dan baik," ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/1).
Karenanya, menurut dia sangat tidak tepat bila sejumlah anggota parlemen dan LSM mempolitisasi masalah tersebut. "Sesungguhnya manuver para anggota parlemen dann sejumlah LSM itu justru menunjukan mereka gagal paham dalam cara-cara pengelolahan perusahaan sebesar Pertamina," imbuhnya.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini menegaskan tidak ada override tugas dan wewenang Dirut Pertamina yang di ambil oleh Wakil Dirut. Sebab, semua sudah ada tugasnya masing-masing.
Wakil Dirut dalam manejemen modern, menurutnya, hanya sebagai COO (Chief Operational Officer) yang tugasnya lebih banyak tugas internal dan memastikan operasional perusahaan sedangkan tugas Dirut itu sebagai CEO adalah Merancang dan mengomunikasikan visi perusahaan, merekrut anggota tim, meramalkan tren pasar, menguraikan strategi bisnis perusahaan, membangun hubungan dengan investor, mengatur pembiayaan dan anggaran Pertamina.
"Jadi kalau mempersoalkan jangan asal ngomong dong sebab terkesan pesanan dari sejumlah kelompok yang diduga barisan mafia impor minyak yang sudah mati langkah dengan kinerja Pertamina yang makin baik dalam hal trading minyak mentah dan BBM impor," tandasnya.
Arief kemudian menyayangkan ada pihak-pihak yang menuduh tanpa fakta kalau Pertamina dalam cengkraman Arie Sumarno Mantan Dirut Pertamina hanya Karena Menteri BUMN adalah adik Arie Sumarno.
Tuduhan itu dinilainya merupakan sebuah cara-cara yang tidak patut dan mengada-ngada sebab, tidak ada campur tangan Arie Sumarno dalam perubahan struktur di Pertamina.
"Dari semua ini yang patut kami sayangkan adalah GM Pertamina yang bertugas sebagai PR terkesan justru membiarkan polemik politisasi Pertamina terjadi dan tidak memberikan penjelasan ke publik. Ini patut dicurigai ada dugaan peran mereka," pungkasnya.
[sam]
