Berita

Ma'ruf Amin/net

Politik

Ketum MUI Akui Sodorkan Rizieq, Tapi Bantah Kaitan Dengan GNPF

SELASA, 31 JANUARI 2017 | 19:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Ma'ruf Amin, mengakui merekomendasikan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, untuk diminta keterangannya sebagai ahli dari MUI.

Hal itu terkait perkara dugaan penistaan agama Islam yang menjerat Basuki Purnama (Ahok) saat masih dalam tahap penyelidikan di kepolisian.

"Memang betul, sebagai ahli agama," kata Ma'ruf saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan penistaan agama di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).


Ma'ruf mengaku sudah bertemu dengan Rizieq sebelum merekomendasikannya. Namun, ia tidak membicarakan penunjukan dirinya menjadi ahli dari MUI dalam perkara Ahok. Menurut Ma'ruf, Rizieq memang mumpuni sebagai ahli agama mengingat pendidikan yang telah ditempuhnya.

"Bertemu ya, tapi tidak bicarakan. Karena dianggap menguasai, tamatan, Saudi S1, S2 dan S3 di Malaysia. Kita anggap ahli, menguasai masalah-masalah agama," terangnya, diberitakan RMOL Jakarta.

Penunjukan Rizieq menjadi ahli dari MUI saat itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas, dan salah seorang ketua bidang di MUI. Ma'ruf mengaku tidak menandatangani penunjukan Rizieq itu, namun memastikan penunjukan itu sah.

Meski demikian, Ma'ruf menegaskan MUI tidak berkaitan dengan Rizieq, juga dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang beberapa kali melakukan unjuk rasa menuntut Ahok dipenjara.

Terkait embel-embel MUI di belakang nama gerakan mereka, Ma'ruf mengatakan bahwa itu spontan dilakukan Rizieq dan kawan-kawannya tanpa meminta izin MUI. Bahkan MUI sebenarnya sudah mengingatkan untuk tidak melakukan hal itu.

"Kita enggak katakan setuju. Kita bilang jangan bawa-bawa atribut MUI dalam kegiatannya," ujarnya. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya