Berita

Ma'ruf Amin/net

Politik

Ketum MUI Akui Sodorkan Rizieq, Tapi Bantah Kaitan Dengan GNPF

SELASA, 31 JANUARI 2017 | 19:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Ma'ruf Amin, mengakui merekomendasikan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, untuk diminta keterangannya sebagai ahli dari MUI.

Hal itu terkait perkara dugaan penistaan agama Islam yang menjerat Basuki Purnama (Ahok) saat masih dalam tahap penyelidikan di kepolisian.

"Memang betul, sebagai ahli agama," kata Ma'ruf saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan penistaan agama di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).


Ma'ruf mengaku sudah bertemu dengan Rizieq sebelum merekomendasikannya. Namun, ia tidak membicarakan penunjukan dirinya menjadi ahli dari MUI dalam perkara Ahok. Menurut Ma'ruf, Rizieq memang mumpuni sebagai ahli agama mengingat pendidikan yang telah ditempuhnya.

"Bertemu ya, tapi tidak bicarakan. Karena dianggap menguasai, tamatan, Saudi S1, S2 dan S3 di Malaysia. Kita anggap ahli, menguasai masalah-masalah agama," terangnya, diberitakan RMOL Jakarta.

Penunjukan Rizieq menjadi ahli dari MUI saat itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas, dan salah seorang ketua bidang di MUI. Ma'ruf mengaku tidak menandatangani penunjukan Rizieq itu, namun memastikan penunjukan itu sah.

Meski demikian, Ma'ruf menegaskan MUI tidak berkaitan dengan Rizieq, juga dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang beberapa kali melakukan unjuk rasa menuntut Ahok dipenjara.

Terkait embel-embel MUI di belakang nama gerakan mereka, Ma'ruf mengatakan bahwa itu spontan dilakukan Rizieq dan kawan-kawannya tanpa meminta izin MUI. Bahkan MUI sebenarnya sudah mengingatkan untuk tidak melakukan hal itu.

"Kita enggak katakan setuju. Kita bilang jangan bawa-bawa atribut MUI dalam kegiatannya," ujarnya. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Restorative Justice Jadi Komedi saat Diucapkan Jokowi

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:08

Pembentukan Dewan Perdamaian Trump Harus Dikritisi Dunia Islam

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:00

Eggi Sudjana Pengecut, Mau Cari Aman Sendiri

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:15

Beasiswa BSI Maslahat Sentuh Siswa Dhuafa

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:12

Purbaya Bakal Sidak Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:03

Kirim Surat ke Prabowo, Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:32

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai SPPG Jadi PPPK Jomplang dengan Nasib Guru Madrasah

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:17

Dukung Prabowo, Gema Bangsa Bukan Cari Jabatan

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:01

Lingkaran Setan Izin Muadalah

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:38

Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi dan Konstitusi

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:13

Selengkapnya