Berdasarkan dinamika yang ada dalam penegakan hukum di laut, diperlukan upaya menyusun rancangan masa depan Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) dalam bentuk grand design. Hal itu agar pengembangan dan pembaruan Bakamla menjadi terarah sesuai yang diharapkan pemerintah dan rakyat.
Hal tersebut dikatakan Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Ari Soedewo, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema "Penyusunan Grand Design untuk Mewujudkan Bakamla RI yang Profesional", di Ruang Serba Guna Kantor Pusat Bakamla RI, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).
Disampaikan Kasubbag Humas Bakamla RI, Kapten Mar Mardiono, dalam siaran persnya, penjelasan tentang
Bakamla RI disampaikan oleh Plt. Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, Kombes Pol Drs. E. Brata Mandala.
Yang hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut antara lain Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi akuntabilitas aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Teguh Widjinarko, dan Kasubdit Bidang Pertahanan Kementerian PPN/Bappenas, Gunarta.
Selain mereka, hadir para penasihat Bakamla RI selaku pemateri, yaitu Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, Mayjen TNI (Purn) R. Adang Ruchiatna, dan Prof. Dr. Rokhmin Dahuri.
Sesuai UU 32/2014, Bakamla RI bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia. Berkaitan dengan tugas tersebut, maka Bakamla RI ikut serta mewujudkan arah kebijakan pembangunan kelautan di bidang pengamanan wilayah dan aset maritim Indonesia.
Mengingat potensi sumber daya dan kekayaan maritim nasional yang perlu dijaga serta kewajiban untuk memenuhi hak rasa aman bagi pelayaran masyarakat maritim nasional dan internasional, maka upaya mewujudkan keamanan laut menjadi upaya prioritas.
"Konsep Keamanan Laut mencakup empat aspek, yakni secure, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis; surety, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran; safety, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan peace, yaitu perasaan damai lahir dan batin," jelas Laksdya TNI Ari Soedewo.
[ald]
