Pemda Papua Ajukan Permintaan Ke Freeport, Apa Saja

Pemerintah Daerah Papua mengajukan beberapa permintaan kepada PT Freeport Indonesia setelah UU Minerba diatur kembali dan berakhirnya rezim kontrak karya, diganti dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Gubernur Papua Lukas Enembe memandang, selama ini Freeport keenakan karena negara memudahkannnya dengan kontrak karya.

"Kontrak karya kan itu ada karena negara saat itu dalam keadaan tidak punya uang, saat ini negara sudah punya uang, buat apa kontrak karya lagi," tegas Lukas dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (27/1).

Ia berharap ada bab tersendiri yang mengatur kepentingan Papua dalam UU Minerba baru nanti.

"Papua miskin karena tidak diolah, bertahun-tahun potensi kita dieksplorasi investor, kami ingin kedaulatan sumber daya Papua," tegasnya lagi.

Menurut Lukas, rakyat Papua ingin Pemda memiliki 10 persen saham persen Freeport dan pembangunan smelter tetap di tanah Papua. Alokasi karyawan yang bekerja di Freeport harus untuk putra daerah. Freeport juga diminta memindahkan kantor pusat Freeport di Papua, tidak lagi Jakarta.

Selain itu, kegiatan eksplorasi di areal tambang emas Wabu menjadi kewenangan BUMN untuk menentukan investor.

"Pemda ingin mengelola kita pakai BUMD sehingga menguntungkan investor dalam negeri. Investornya harus bermitra dengan kita. Ini blok Wabu tambang di permukaan yang terbesar," tukasnya.[wid]