Pembangunan Blok Masela Masih Tunggu Hasil Studi

Perwakilan Inpex menyambangi kantor Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, kemarin. Pertemuan ini membahas pembangunan Blok Masela.
Dalam pertemuan ini, turut hadir Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dan Senior Communication Manager Inpex Corporation Usman Slamet.

Ditanya mengenai pertemuan, Usman mengatakan, pertemuan ini merupakan lanjutan dari kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Dalam per­temuan ini, dibahas mengenai upaya percepatan pembangunan Blok Masela.

"Ya pokoknya yang pada bi­lateral meeting saja, pada joint statement Indonesia-Jepang sepakat untuk sesegera mungkin menyelesaikan pembicaraan kan. (Pertemuan) hari ini adalah dari bagian itu," ujarnya.

"Ya pokoknya yang pada bi­lateral meeting saja, pada joint statement Indonesia-Jepang sepakat untuk sesegera mungkin menyelesaikan pembicaraan kan. (Pertemuan) hari ini adalah dari bagian itu," ujarnya.

Selain itu, kata Usman, dalam pertemuan ini Inpex juga mem­bahas mengenai perpanjangan kontrak. Padahal, pemerintah sebelumnya telah menyepakati perpanjangan kontrak mencapai 7 tahun.

"Pokoknya kita dalam usaha segera mungkin mendapatkan kondisi yang membuat proyek ini bisa dimulai. Jadi artinya me­mang kita, pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia, dan Inpex-nya ingin cepat selesai sehingga proyeknya bisa dimu­lai," jelasnya.

Usman membantah, per­temuan ini membahas mengenai opsi untuk kembali ke offshore. Menurutnya, Inpex akan selalu mendorong apa pun keputusan pemerintah.

"Kita selalu menghormati keputusan pemerintah untuk di darat (onshore). Yang saat ini dibicarakan adalah bagaimana proyek ini bisa segera dimulai. Karena dengan perubahan kon­sep ini kan ada beberapa hal yang berubah," beber Usman.

Dia menambahkan, masih akan ada beberapa pertemuan lanjutan yang akan dilakukan untuk menghasilkan keputusan mengenai pembangunan kilang Blok Masela. "Ya kita terus bicara karena hal ini kan tidak sederhana dan membutuhkan waktu. Tapi intinya bahwa kita ingin kesepakatan ini bisa segera diselesaikan," tuturnya.

Wakil Menteri ESDM Arcan­dra Tahar tidak memberikan ko­mentar mengenai hasil pertemuan tersebut. Dia hanya tersenyum, ketika ditanya wartawan menge­nai hasil pertemuan ini.

Sementara itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pihak Inpex Corporation sedang melakukan studi mengenai ka­pasitas kilang selama enam bu­lan. Hasil studinya akan terlihat, apakah ada minat industri hilir untuk membangun atau tidak.

"Jadi tunggu Inpex, saya bi­lang kita lihat selama masa studi itu kapasitas (kilang), ada peminatnya nggak," ujar Jonan di Jakarta, kemarin.

Sedangkan terkait penam­bahan waktu operasi, Jonan mengatakan, pemerintah mela­lui Keputusan Presiden telah memberikan tambahan waktu 7 tahun. Di mana sebelumnya pe­rusahaan migas asal Jepang itu mengusulkan meminta kompen­sasi penggantian moratorium kontrak selama 10 tahun.

"Saya kira semua sudah se­lesai (moratorium kontrak). Rencana pembangunan dari offshore ke onshore, Jepang minta 10 tahun, kita berikan 4 tahun. Jalan tengah akhirnya 7 tahun," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah men­gajukan enam poin utama terkait proyek kilang Blok Masela ini. Enam poin tersebut berkaitan den­gan perubahan skema dari offshore ke onshore. Dengan perubahan skema tersebut, Inpex dan pemer­intah Indonesia masih membahas enam poin kesepakatan.

Dari enam poin tersebut, tiga di antaranya masih menjadi perdebatan, meski pemerintah Indonesia mengklaim bahwa tiga poin yang masih menjadi perdebatan tersebut sudah dis­epakati secara lisan.

Pertama, peningkatan kapasitas produksi gas Blok Masela menjadi 7,5 metrik ton per tahun (MTPA) ditambah 470 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Pada­hal awalnya Inpex menginginkan peningkatan kapasitas produksi hingga 9,5 MTPA.

Insentif lainnya yang sudah disepakati adalah moratorium kontrak selama tujuh tahun lantaran Inpex harus mengubah skema pengembangan dari kil­ang pengolahan di laut menjadi di darat. Padahal, perusahaan asal Jepang ini semula meminta moratorium selama 10 tahun.

Lalu penggantian biaya op­erasi selama studi pembangunan kilang di laut melalui skema cost recovery setelah proses audit. Penggantian dana yang sudah dikeluarkan tersebut ditaksir sebesar 1,6 miliar dolar AS.

Pengembangan gas alam cair (LNG) Blok Masela akan meng­habiskan belanja modal sekitar 15-16 miliar dolar AS. Sedangkan investasi untuk pembangunan sektor hilir, yakni petrokimia di sekitar Blok Masela ditaksir men­capai 9 miliar dolar AS. ***