Pemilihan kepala daerah atau pilkada menjadikan rakyat menjadi hakim dalam memilih calon pemimpin dan pelayan terbaik bagi rakyat.
Begitu kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat pengarahan rapat konsolidasi pemenangan pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua Barat di Sorong, Kamis (26/1).
Menurutnya, PDIP percaya pada hal tersebut. Ia kemudian meminta kepada seluruh elemen pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan untuk turun ke bawah, sehingga pada Pilkada Serentak 15 Februari mendatang paslon yang diusung baik di pilkada gubernur dan bupati bisa dimenangkan.
"Strategi terbaik memenangkan pilkada menurut PDIP adalah melalui gotong royong. Rapat konsolidasi ini agar semua elemen bergotong royong menjalankan perintah partai bahwa menjalankan pemerintahan itu untuk wujudkan cita-cita proklamasi, yakni kemakmuran bagi seluruh rakayt Indonesia,†ujar Hasto.
Pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani (akrab disebut DoaMu) yang mendapat nomor urut 1 di pilkada Papua Barat bersama pengurus partai dan kader Papua Barat hadir mendengarkan arahan Hasto.
Hasto menegaskan bahwa pilkada di Papua Barat sama pentingnya dengan seluruh pilkada yang akan digelar serentak. Pilkada juga diyakini sebagai momentum untuk memperkuat upaya menyejahterakan rakyat.
Semua pilkada sama pentingnya untuk Indonesia Raya,†ucap Hasto.
Dia juga memaparkan, dari sisi perspektif sejarah, Papau dan Papua Barat penting bagi PDIP.
Saat Kongres partai tahun 1993 di Sukolilo dimana partai dan Ibu Megawati Soekarnoputri menghadapi tekanan dan ancaman. Namun, putra putri dari Papua melindungi Megawati,†ujar Hasto.
Dalam kesempatan itu Hasto menjelaskan sejak menjabat, Presiden Jokowi berulang kali ke Papua dan Papua Barat. Kedatangan di Bumi Papua untuk membuktikan gagasan besar Bung Karno, demi kejayaan di Tanah Papua. Bahkan menjadikan Papua titik nol baru pembangunan yang selama ini tertinggal.
Oleh karena itu, Hasto berharap dengan kemenangan paslon yang diusung PDIP dan mengingat Papua Barat merupakan provinsi baru yang membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah lainnya untuk membangun kerjasama dalam rangka mendukung kemajuan Papua Barat.
[ian]
