Berita

Patrialis Akbar/net

Hukum

Dewan Etik: Patrialis Akbar Hakim Konstitusi Yang Paling Sering Diperiksa

KAMIS, 26 JANUARI 2017 | 17:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena perkara dugaan menerima suap, Patrialis Akbar adalah Hakim Konstitusi yang paling sering diperiksa Dewan Etik Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut diakui Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi, Abdul Mukhtie Fadjar, dalam wawancara yang ditayangkan langsung sebuah stasiun televisi swasta, sesaat lalu.  

"Beliau termasuk yang paling sering diperiksa Dewan Etik. Pertama, karena informasi di media cetak atau diberitakan media elektronik. Kedua adalah karena laporan dari masyarakat khususnya pihak berperkara," ungkap Abdul.


Dia juga mengatakan, Patrialis selalu menyampaikan terimakasih jika ditegur oleh Dewan Etik.

"Paling sering diperiksa dan kami ingatkan, sejauh ini beliau merasa berterimakasih karena selalu diingatkan Dewan Etik," tambahnya.

Seingat Abdul, kasus yang sering menjerat Patrialis adalah berkaitan dengan pernyataan-pernyataannya di media massa. Selain itu, mantan anggota DPR RI yang juga eks Menteri Hukum dan HAM itu kerap tidak disiplin dalam menjalankan tugas pokok.

"Suka ngomong di media, hakim kan harus batasi omongannya. Dalam kode etik dikatakan, Hakim Konstitusi harus utamakan tugas pokoknya. Mengajar dan menguji boleh, tapi harus di luar tugas pokoknya," urai Abdul.

Meski paling sering diperiksa Dewan Etik terkait laporan masyarakat, Patrialis belum pernah menerima sanksi. Hal itu karena kebanyakan laporan masyarakat yang masuk tidak memiliki bukti kuat.

"Pada umumnya buktinya lemah. Terlepas belum dijatuhi sanksi, tapi beliau paling sering diperiksa. Semua kasusnya sudah ditangani dan sudah sampai pada putusan yang dapat dibaca di website MK," jelasnya. [ald]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya