Berita

Foto: Net

Kesehatan

Dewan Minta PKH Kemensos Sasar Ibu Hamil dan Balita

KAMIS, 26 JANUARI 2017 | 14:57 WIB | LAPORAN:

Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial harus fokus pada ibu hamil dan balita.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem Hasan Aminuddin menjelaskan, hal itu pentng dilakukan lantaran menyangkut regenerasi bangsa.

"Meski belum terlalu luas, saya bangga sebaran program ini, tapi harus fokus pada ibu hamil dan balita, karena menyangkut regenerasi bangsa,” jelas dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Kamis (26/1).


Program perlindungan sosial melalui PKH yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) mesti didukung data yang baik. "Mesti melakukan pemetaan untuk perluasan bantuannya sepertinya," imbuh legislator NasDem dapil Jatim II ini.

Menurut Hasan, jika ditelaah dari data menteri sosial, semua laporan yang telah dilaksanakan maupun yang belum, sudah jelas dari segi anggaran, realisasi dan alokasinya. Tinggal perlu melihat masyarakat yang memang membutuhkannya.

"Mensos efektifkan uang negara untuk mengurangi kemiskinan. Dan di lain pihak, manusia mampu harus malu menerima yang bukan haknya,” ucapnya.

APBN 2017 untuk Kemensos mencapai Rp 17 triliun. Dari alokasi tersebut, Dirjen Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial mendapatkan bagian yang tertinggi. [sam]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya