Jajaran pemerintah dan Bank Indonesia yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID) menggelar rapat mengenai inflasi di Jakarta, kemarin.
Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Gubernur BI Agus Martowardojo Menko PerekonoÂmian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, MenÂteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirut Bulog Djarot Kusumayakti, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, Pejabat Eselon I dan II dari KementeÂrian Dalam Negeri, KementeÂrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), KementeÂrian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kepolisian.
Gubernur BI Agus mengungkapkan, angka inflasi 2016 cukup menggembirakan. Inflasi 2016 tercatat 3,02 persen (year of year/yoy). Angka ini paling rendah sejak 2010.
"Capaian tersebut tercapai tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara pemerinÂtah dan BI selama ini baik di tingkat pusat maupun daerah," katanya.
Dia mengatakan, rapat ini digelar dalam rangka koordinasi dan menyusun strategi untuk menjaga target inflasi di angka 4 persen plus minus 1 persen untuk tahun 2017. Dan, 3,5 persen plus minus 1 persen.
Agus menyebut tantangan dalam menjaga inflasi tahun ini. Dari sisi eksternal, ada kenaikan harga komoditas dunia. Hal ini diproyeksi akan mengerek kenaikan harga. Dari sisi interÂnal, tantangannya, pencabutan subsidi listrik 900 volt ampere (VA), dan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum.
Agus mengungkapkan ada enam cara yang akan dilakukan pemerintah dan BI untuk menÂjaga inflasi.
Pertama, menekan laju inÂflasi volatile food di kisaran 4-5 persen. Caranya melalui penguatan infrastruktur logistik di daerah, khususnya pergudangan. Membangun sistem data lalu lintas barang, penggunaan instrumen dan insentif fiskal untuk mendorong peran pemerintah daerah dalam stabilisasi harga. Upaya mensubtitusi konÂsumsi cabe dan bawang seÂgar juga penting dilakukan. Dengan mendorong inovasi industri produk pangan olaÂhan, penguatan kerja sama antar daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur konekÂtivitas, dan memperbaiki pola tanam pangan.
Kedua, mengendalikan dampak dari penyesuaian kebiÂjakan AP, seperti pengendalian tarif angkutan umum.
Ketiga, pengurutan kebijakan AP, termasuk rencana impleÂmentasi konversi subsidi langÂsung menjadi transfer tunai, seperti pupuk, beras miskin, dan elpiji 3 kilogram.
Keempat, memperkuat kelembagaan TPI dan PokjaÂnas TPID melalui Perpres menjadi Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Kelima, memÂperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dengan peÂnyelenggaran Rakornas VIII TPID tahun 2017 pada bulan Juli 2017. Dan keenam, memÂperkuat bauran kebijakan BI untuk memastikan stabilitas ekonomi.
Tak hanya inflasi 2017 dan 2018, Agus mengungkapkan, pemerintah bersama BI juga menyepakati target inflasi 2019 sebesar 3,5 persen plus minus 1 persen, 2020 maupun 2021 sebesar 3 persen plus minus 1 persen.
"Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan prospek dan daya saing perekoÂnomian. Tujuan lainnya untuk mengarahkan inflasi lebih rendah dan stabil," pungkasÂnya. ***
