Berita

Arief Poyuono/Net

Bisnis

Gerindra Yakin PT Pupuk Indonesia Realisasikan Program Swasembada Pangan

RABU, 25 JANUARI 2017 | 23:18 WIB | LAPORAN:

RMOL. Program swasembada pangan diyakini dapat terealisasi dengan adanya kerja keras dan kinerja Holding PT Pupuk Indonesia yang membawahi 5 perusahaan pupuk milik BUMN.

"Keberhasilan dan kinerja yang baik dari pupuk Indonesia terbukti selama tahun 2016 tidak ada teriakan dari petani yang mengalami kelangkaan pupuk," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono di Jakarta, Rabu (25/1).

Artinya, tambah dia, PT Pupuk Indonesia sesungguhnya baik dalam melakukan distribusi dengan tepat waktu. Padahal, kondisinya pupuk Indonesia juga direpotkan dengan harga bahan baku pupuk (gas) yang sangat tinggi.


Dilanjutkannya, keberhasilan PT Pupuk Indonesia dalam melakukan distribusi pupuk terbukti baik pada akhir Desember 2016, dimana PT Pupuk Indonesia telah menyaIurkan sekitar 8,97 juta ton pupuk. Jumlah pupuk yang disalurkan selama 2016 tersebut terdiri atas pupuk urea sebanyak 3,96 juta ton dan pupuk SP-36 sebanyak 836.253 ton atau 95 persen dari alokasi sebesar 880.000 ton.

"Pupuk ZA sebanyak 962.432 atau 92 persen dari alokasi sebesar 1,05 juta ton, pupuk NPK sebanyak 2,57 juta ton, dan pupuk organik sebanyak 641.885 ton," jelasnya.

Kemudian stok pupuk di lini III mencapai 743.092 ton. Jumlah ini melebihi ketentuan stok minimum yaitu 638.448 ton.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa untuk program 2017 sesuai Permentan Nomor 69 Tahun 2016, pupuk bersubsidi tahun anggaran 2017 dialokasikan sebanyak 8,55 juta ton.

"Dari data tersebut, pupuk urea sebanyak 3,67 juta ton, pupuk SP-36 sebanyak 800.000 ton, pupuk ZA sebanyak 1 juta ton, pupuk NPK sebanyak 2,18 juta ton, dan pupuk organik sebanyak 895.288 ton," imbuhnya.

Karenanya, anak buah Prabowo Subianto ini kemudian berharap, pasokan gas sebagai bahan baku pupuk tidak sampai langka harganya menjadi lebih kompetitif agar swasembada pangan bisa terwujud di tahun 2017.

"Karena swasembada pangan sangat penting bagi negara untuk mengurangi ketergantungan impor pangan yang menyerap banyak devisa negara maka pupuk Indonesia mesti didahulukan untuk bisa mendapatkan pasokan gas agar bisa berproduksi optimal," katanya.

Karenanya, lanjut Arief, PT Pupuk Indonesia sangat strategis dan penting dalam menciptakan swasembada pangan dan kedaulatan pangan nasional yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo

"Keberhasilan Pupuk Indonesia holding dalam penyaluran pupuk subsidi sebagai bentuk manfaat dari pada BUMN yang dibentuk sebagai holding sesuai jenis usahanya, sehingga dapat diatur dengan mudah dan tidak saling bersaing sesama BUMN serta bisa meningkatkan kapasitas produksinya," pungkasnya. [sam]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Herman Deru Perintahkan Jalinsum Diperbaiki Usai Tragedi Bus ALS

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:22

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Pemakzulan Trump Mencoreng Citra Demokrasi Barat

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:01

Politik Mesias Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:27

Saksi Sidang di PN Jakbar Dikejar-kejar hingga Diduga Dianiaya

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:06

Pendidikan Bukan Komoditas Ekonomi

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:03

Korban Kecelakaan Bus ALS Jadi 18 Orang

Sabtu, 09 Mei 2026 | 23:32

Kritik Amien Rais Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 23:14

Selengkapnya