Pemerintah seharusnya mampu berdiri di semua golongan, menjadi bapak, menjadi pengayom, menjadi problem solver di tengah memanasnya suhu politik dan sosial.
Hindari pernyataan dan kebijakan yang malah membuat Pemerintah secara tidak sadar menempatkan dirinya menjadi bagian dari masalah. Presiden Jokowi juga harus bersedia menjangkau dan berdiri di semua golongan, walaupun golongan tersebut berbeda pandangan politik dan tidak memilih dia pada saat Pilres 2014 lalu.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris, Selasa, (24/1). [Anggota DPD: Baru Kali Ini Saya Merasakan Langsung Relasi Sosial Begitu Renggang]
"Kuncinya cobalah berdiri di semua golongan. Evaluasi sudah sejauh mana Presiden menjangkau semua golongan terutama yang berbeda pandangan politik dengan dia. Saya juga berharap, setelah mengundang pimpinan parpol, pimpinan tinggi negara, ormas-ormas besar keagamaan, Presiden juga mengundang para ulama penggerak Aksi Bela Islam dalam ‘safari makan siang’ nya di Istana," ungkap Senator Jakarta ini.
Menurut Fahira, situasi yang terjadi saat ini di Indonesia adalah batu ujian bagi seorang pemimpin untuk naik tingkat. Jika berhasil menyelesaikannya persoalan yang mendera bangsa saat ini, maka integritasnya dan reputasinya sebagai pemimpin akan semakin kuat sehingga semua elemen bangsa akan terkonsolidasi mendukung Pemerintahan. Namun jika tidak, maka yang terjadi akan sebaliknya.
"Kalau kita tengok ke belakang, janji Presiden Jokowi saat pertama kali terpilih adalah ‘salam tiga jari’ yaitu menyatukan Indonesia yang berbeda pandangan karena Pilpres. Saatnya janji tersebut direalisasikan. Rekatkan kembali relasi sosial yang mulai renggang ini. Jangan biarkan rakyat berhadap-hadapan," pungkas Fahira.
[zul]
