Berita

Politik

Orang Yang Menuding Umat Islam Intoleran Tak Paham Sejarah

SENIN, 23 JANUARI 2017 | 03:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Umat Islam belakangan ini kerap dicap sebagai kelompok masyarakat yang tidak toleran kepada pemeluk agama lainnya. Tudingan tersebut lucu dan orang melemparkan tuduhan diyakini tak paham sejarah.

Demikian disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y. Thohari dalam pengajian bulanan sekaligus memperingati Milad Muhammadiyah dan Tasyakuran 1 Tahun Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, Jakarta Selatan, (Minggu, 22/1).

"Jadi kalau ada yang berkomentar miring bahkan 'mengajari' Islam tentang toleransi dan menuduh Islam tidak toleran itu hal yang lucu dan tidak paham sejarah," jelasnya.


Pasalnya, pada masa Bani Umayyah sekitar abad ke-7 masehi, masyarakat saat itu bebas dalam memeluk agama. Bahkan, sambung mantan Wakil Ketua MPR RI ini, Islam adalah agama yang disiapkan Allah SWT untuk menyambut kebhinekaan, multikultural, dan segala bentuk kemajemukan seperti saat ini.

Selain Ketua PRM Pondok Labu Prof. Din Syamsuddin, pengajian yang dihadiri ratusan jamaah dan beberapa aktivis Muhammadiyah, juga diisi dua penceramah lainnya, yaitu ustadzah Hj. Anisia Kumala Lc, M.Si dan Hj. Astri Ivo.

Din sendiri dalam sambutannya menjelaskan pihaknya akan mendorong gerakan ekonomi di Ranting Pondok Labu dengan mendirikan Koperasi Syariah Serba Usaha dan segera membuka ritel Muhammadiyah Bisnis Center dengan berbagai platform bisnis yang siap disinergikan dengan pihak-pihak terkait.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Mashuri Masyhuda memuji Din. Menurutnya, terobosan yang dilakukan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu di tingkat ranting adalah sebuah keteladanan yang patut dicontoh oleh pemimpin umat dan bangsa.

"Di saat tidak lagi menduduki posisi di pimpinan puncak, Bang Din sangat menikmati memimpin Ranting Muhamammadiyah dengan segala tantangannya," jelas Mashuri yang menghadiri pengajian tersebut sampai akhir. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya