Berita

AM Putut Prabantoro (baju hitam)/RMOL

Politik

Bos Purnawirawan AD Ikut Matangkan IRI

MINGGU, 22 JANUARI 2017 | 13:56 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Gagasan pembentukan Indonesia Raya Incorporated (IRI) sebagai pendekatan kemakmuran baru bagi Indonesia terus dimatangkan.

Sebagai penggagas, Ketua Pelaksana Gerakan Ekayasa Unmada AM Putut Prabantoro mengatakan Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri akan menyampaikan paparannya mengenai IRI yang sekaligus menjadi pembuka Focus Group Discussion (FGD) IRI di Hotel Horison, Batam, Kepulauan Riau, Senin (23/1).

Kiki memang sudah menyampaikan mendukung terwujudnya IRI karena secara konsep berpijak pada wawasan nusantara. Selain akan menangkal ancaman perpecahan akibat tidak meratanya kesejahteraan, IRI juga bisa menjadi kekuatan menjaga kedaulatan NKRI terutama di bidang ekonomi dari rongrongan negara asing.


"FGD ini mencoba mengerucutkan gagasan IRI dengan wawasan nusantara dari PPAD," kata Putut kepada wartawan di Batam, Kepri, Minggu (22/1).

Menurutnya, gagasan besar IRI sebagaimana disampaikan Kiki Syahnakri, sangat selaras dengan wawasan nusantara sebagai suatu kesepakatan dan cara pandang bangsa tentang lingkungan yang bukan hanya kesatuan teritorial semata tapi juga kesatuan ekonomi politik sosial budaya.

"Ekonomi Indonesia harus dibangun dalam konsep wawasan kebangsaan. Ekonomi kita ekonomi Pancasila, bukan kapitalis bukan juga sosialis. Undang-Undang Dasar 45 sudah menjelaskan konteks sumber-sumber ekonomi itu harus diapakan," katanya.

Sebanyak 14 akademisi dari perguruan tinggi ternama Indonesia bersama beberapa perwakilan PPAD akan hadir dalam FGD kali ini. Putut berharap FGD ini semakin mematangkan konsep IRI. FGD pertama yang juga dihadiri akademisi dari 14 perguruan tinggi di Indonesia telah dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah pada 21 Desember 2016.

Poin utama dari IRI adalah baik industri hilir dan industri hulu harus dimiliki negara dan rakyat melalui 'perkawinan' badan usaha permerintah (negara) dan badan usaha pemerintah daerah yang masing-masing menguasai saham mayoritas di badan usahanya.[wid]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya