Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kemarin melantik Eko Djamo Asmadi sebagai Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menggantikan Asep Buhanudin. Dalam sambutanÂnya, Susi menekankan kepada jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga integritas.
Susi mengatakan, pemberantasan illegal fishing (pencurian ikan) akan terus dilakukan tanpa henti.
"Penegakan hukum illegal fishing di Indonesia selama ini telah memberikan beberapa hasil yang luar biasa. Ini akan terus dilakukan sehingga laut memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya," tekad Susi.
Bos Susi Air itu meminta, seluruh pejabat yang bertuÂgas mengawasi sumber daya laut dan perikanan di dalam negeri, bisa benar-benar menÂjaga integritasnya. "Negara harus melindungi nelayan tradisional, bukan malah berÂmain matadengan para pelaku illegal fishing," ingatnya.
Dia berpesan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP KKP) harus mampu melakuÂkan tugasnya dengan baik. Karena, hanya dengan kesungguhan, cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia bisa dengan mudah tercapai.
"Kredibilitas dari semua penjaga-penjaga laut ini lebih penting daripada armada dan kemampuan logistik lainnya. Kredibilitas, integritas, dan sikap tidak bisa dibeli, sangat dibutuhkan," tegasnya.
Susi juga berharap, sektor kelautan bisa memerangi kemiskinan. Sehingga bisa membantu target pemerintah untuk mengurangi kesenjangan.
Susi juga meminta anak buahnya berhemat. MenurutÂnya, setiap operasional dan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai KKP, harus efisien dan berdampak langÂsung kepada masyarakat.
Dia mengapresiasi kinerja anak buhanya selama dua tahun terakhir. KKP selalu masuk jajaran kementerian dengan kinerja terbaik, baik dari sisi kinerja, pengelolaan keuangan, dan lain-lain.
Namun demikian, pesannya, bukan berarti sekarang santai. Sebab, masih banyak hal yang harus dibenahi, salah satunya soal penggunaan anggaran kementerian.
"Pekerjaan belum selesai. Penghematan negara harus kita lakukan, pemakaian anggaran negara harus lebih prudent, lebih teliti, dan efisien," pungÂkasnya. ***
