RMOL. Partai Demokrat akan menempuh langkah hukum apabila terjadi kriminalisasi oleh Polri terhadap Sylviana Murni.
Sylviana Murni diperiksa Bareskrim Mabes Polri menyikapinya dengan mengambil langkah-langkah termasuk langkah hukum yang diperlukan untuk menegakkan keadilan," kata politisi Demokrat, Didik Mukrianto di Jakarta, Jumat (20/1).
Polri, kata dia lagi, juga harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis sesuai Pasal 28 UU 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia.
"Polisi sebagai pengayom dan penjamin rasa aman masyarakat harus menjaga agar pilkada bisa berjalan fair, bermartabat, luber dan Jurdil. Haram hukumnya kepolisian melakukan keberpihakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepolisian tidak boleh melakukan pembiaran institusinya melibatkan diri, diintervensi dan dijadikan alat kekuasaan untuk memberangus lawan politik,†jelas Didik yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat.
Ketua DPP Partai Demokrat ini juga meminta agar polisi patuh dan tunduk kepada peraturan perundangan yang ada dan ikut medorong tumbuh kembangnya demokrasi secara fair dan berkeadilan.
"Polisi tidak boleh melibatkan diri untuk berpihak dan harus menolak segala bentuk intervensi dari penguasa. Apabila netralitas Polri tidak dijaga, sama saja Polri melakukan pembangkangan terhadap perintah undang-undang. Seandainya itu yang terjadi Polri berkontribusi terhadap kehancuran negeri ini," jelas anggota Komisi III DPR RI itu.
Bila sikap netralitas Polri tidak dijaga, anggapan masyarakat bahwa Polri berpihak pada salah kelompok atau kepentingan tidak terbantahkan.
"Tidak bisa disalahkan apabila ada anggapan dan dugaan bahwa polisi sedang membangun framing untuk kepentingan pihak lain, sesunggunya kalaupun dugaan ada, bisa dilakukan setelah pilkada usai. Saya berharap ini bukan bagian dari upaya kriminalisasi pilkada," demikian Didik.
[sam]
